ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT ATAS PEMBANGUNAN BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG BUKAN MILIKNYA SENDIRI TANPA IZIN DARI PEMILIK SEBENARNYA (Studi Putusan No.407/Pdt.G/2019/PN.Mdn)

Abstract

Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu tanah yang begitu baik untuk ditempati dan dipergunakan oleh negara. Mengingat begitu pentingnya tanah bagi manusia dan mahluk hidup lainnya, maka pengelolaannya perlu diatur oleh pemerintah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Cara Penyelesaikan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Atas Pembangunan Bangunan Di Atas Tanah Yang Bukan Miliknya Sendiri Tanpa Izin Dari Pemilik Sebenarnya (Studi Putusan No.407/Pdt.G/2019/Pn.Mdn) dan Upaya Hukum Apakah Yang Dapat Diajukan Oleh Pihak Yang Mengalami Kerugian Atau Pemilik Tanah Bila Tergugat Tidak Membayar Ganti Rugi. Adapun yang menjadi jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis terhadap permasalahan atau perkara melalui pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka sebagai kajian utamanya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pada Putusan No.407/Pdt.G/2019/PN.Mdn maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian sengketa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat yang mendirikan bangunan diatas tanah milik penggugat dilaksanakan melalui proses persidangan dengan memutuskan bahwa sebagian gugatan penggugat dapat diterima dan menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk seluruhnya. Apabila tergugat tidak melaksanakan isi putusan seperti membayar ganti rugi kepada penggugat, maka penggugat dapat memohon pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (execution forcee).