• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAPKAN TERJADINYA SUATU KEJAHATAN (Studi Putusan No: 405/Pid.B/2012/PN,Kdi)

    Thumbnail
    View/Open
    Immanuel Colia.pdf (111.1Kb)
    Date
    2014-09-17
    Author
    Colia, IMMANUEL
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Dewasa ini tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah sering terjadi dalam lingkungan jabatannya diantaranya pada saat mengungkapkan kejahatan.Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan untuk mengungkapkan terjadinya suatu kejahatan. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup penelitan, jenis penelitian, bahan hukum dan metode analisa. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana aparat kepolisian yang melakukan tindak pidana kekerasan untuk mengungkapkan terjadinya suatu kejahatan dalam putusan No: 405/Pid.B/2012/PN.Kdi. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yang menilai hukum sebagai apa yang tertulis dalam undang-undang. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.dan metode analisis dalam skripsi ini adalah metode analisis juridis normatif atau disebut dengan penelitian doktrinal yang merupakan penelitian yang mengacu pada analisis hukum. Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan analisis terhadap putusan No: 405/Pid.B/2012/PN.Kdi adalah bahwa para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana kekerasan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan orang lain mengalami luka sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (ayat) 2 ke-1 KUHP yang sesungguhnya dapat diperberat hukumannya sepertiga dari hukuman pokok berdasarkan Pasal 52 KUHP dan diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia junto PP No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/761
    Collections
    • Ilmu Hukum [1700]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback