TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN KETENTUAN UPAH MINIMUM SEBAGAI SUATU UPAYA PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN BAGI PEKERJA/BURUH MENURUT UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
Abstract
Dalam upaya memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh, agar upah mereka tidak rendah maka pemerintah ikut campur tangan dalam persoalan pengupahan melaui penetapan upah minimum. Tujuan penetapan kebijakan upah minimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk mencegah Tindakan sewenang-wenang dari pengusaha dalam memberikan upah kepada pekerja/buruh.
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan tersebut. Penelitian hukum secara yuridis adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan, sedangkan normative adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.
Pengaturan hukum tentang pengupahan upah minimum tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan dari undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja. ada beberapa poin terkait aturan upah minimum yaitu: Upah minimum tidak turun, Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, Upah diatas upah minimum disepakati antara pengusaha dengan pekerja, Upah minimum ditetapkan oleh gubernur, Kenaikan upah minimum memperhitungkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.
Collections
- Ilmu Hukum [1458]
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Tinjauan Yuridis Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Yang Di Selenggarakan Oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Dan Undang-Undang 24 Tahun 2011
Sipayung, Laura (2019-09-17)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM E-COMMERCE (JUAL BELI ONLINE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Siburian, Hendra (2019-09-19)Pembeli dan penjual tidak lagi harus bertatap muka untuk melakukan transaksi. Munculnya internet sebagai media baru, mendorong perubahan ini menjadi lebih maju. Kecepatan, kemudahan, serta murahnya biaya internet menjadi ... -
Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Pada Bank Mandiri Cabang Medan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Siahaan, Debby Flora (2019-09-16)Kartu kerdit saat ini merupakan suatu kebutuhan mastarakat modern untuk menggunakannya sebagai alat pembayaran tunia. Dengan kartu plastik tersebut nasabah dapat melakukan berbagai macam transaksi dan mereka tidak perlu ...