• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    TINJAUAN YURIDIS TERKAIT JASA PENGIRIMAN KARGO DARI BANDARA HANG NADIM KE BANDARA SOEKARNO HATTA, BANDARA HALIM PERDANA KUSUMA, BANDARA JUANDA, DAN BANDARA KUALANAMU (Studi Putusan Perkara No : 07/KPPU-I/2020)

    Thumbnail
    View/Open
    PARNINGOTAN PUTRA JAYA SIBURIAN.pdf (290.8Kb)
    Date
    2022-02-15
    Author
    SIBURIAN, PARNINGOTAN PUTRA JAYA
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Terdapat banyak sekali bidang jasa yang dapat dikomersilkan dalam suatu industri Bandar udara, baik yang meliputi jasa aeronautical maupun non aeronautical, berdasarkan Putusan KPPU dengan Nomor Perkara: 07/KPPU-I/2020 terjadi praktik monopoli kapasitas kargo yang mengakibatkan terjadinya dampak terhadap persaingan usaha yang bisa mengakibatkan praktek diskriminasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konstruksi regulasi pengelolaan kegiatan usaha kebandarudaraan yang sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia dan untuk mengetahui pertimbangan majelis komisi dalam memutuskan perkara praktek monopoli dalam persaingan usaha yang dilakukan oleh angkutan udara niaga berdasarkan putusan pekara No:07/KPPU-I/2020). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, yaitu kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian.Konstruksi regulasi pengelolaan kegiatan usaha kebandarudaraan yang sesuai dengan prinsip hukum persaingan usaha di Indonesia tidak terlepas dari pasal 33 UUD 1945 tentang demokrasi ekonomi. Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas, dari aspek bisnis/perdata, peraturan mengenai kebandarudaraan perlu memiliki sinergi dengan aspek hukum persaingan usaha sebagai upaya penegakkan (law enforcement) hukum persaingan usaha di sektor kebandarudaraan. Seharusnya Majelis Komisi lebih memperhatikan kepentingan umum mengenai praktik monopoli kapasitas kargo yang mengakibatkan terjadinya dampak terhadap persaingan usaha yang mengakibatkan praktek diskriminasi antara lain meliputi, ada pelaku usaha pesaing yang tersingkir dari pasar bersangkutan, ada pelaku usaha pesaing yang tereduksi perannya (dapat proporsi makin kecil) di pasar bersangkutan, berkurangnya persaingan usaha yang sehat di pasar bersangkutan, berkurangnya pilihan konsumen, dan merugikan konsumen.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/6571
    Collections
    • Ilmu Hukum [1681]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback