PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI

Abstract

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana bukan pelanggaran yang perlu dijatuhi pidana, maka bentuk pertanggungjawaban desersi diatur dalam pasal 6 KUHPM. Pembahasan penelitian ini menggunakan metode peneltian studi lapangan di Pengadilan Militer I-02 Medan dan dengan pendekatan Undang-Undang serta, Pendekatan historis yang dilakukan adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan buku buku hukum yang berkaitan dengan isu yang dihadapi. Militer dalam Undang-undang tentang Hukum Disiplin Militer Indonesia pasal 1 ayat (1) adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pengertian militer secara formil menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46,47, dan 49 dari kitab Undang-undang Hukum Pidana militer (S.1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang No.39 tahun 1947). Tujuan dilakukannya penelitian yakni untuk mengetahui bagaimanakah Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi dari rumusan Pasal 87 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer yang menyangkut Desersi disimpulkan bahwa: penerapan terhadap pelaku tindak pidana desersi ancaman hukumannya lebih berat serta hakim mendapat kendala baik secara internal dan eksternal dalam penerapannya.