Search
Now showing items 1451-1460 of 1579
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU KERICUHAN DI INDONESIA
(2024-05-31)
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Adanya kerjasama antar negara satu dan negara lainnya saling mempengaruhi ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 276/PID.SUS/2023/PN.DUM
(2024-05-31)
Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang sering kali dilakukan secara sistematis dan terorganisir dari dalam maupun luar negeri. Selain ancaman penyelundupan manusia yang datang ...
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARTU KREDIT MACET DI INDUSTRI PERBANKAN
(2024-05-31)
Dunia Perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, dimana hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lembaga keuangan seperti bank. Kartu kredit merupakan salah satu ...
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN
(2024-05-31)
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarakan hukum (rechsstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machsstaat). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
(2024-05-31)
Perkembangan teknologi sangat pesat dan membawa kemajuan dalam kehidupan manusia. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan adalah kegiatan ekonomi, termasuk e-commerce. Munculnya e-commerce membutuhkan sistem pembayaran ...
PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA : TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI NORMA HAM DI INDONESIA
(2024-05-31)
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya dan wajib ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBERI DANA DALAM PEER TO PEER LENDING BERDASARKAN POJK No.10/POJK.05/2022 TENTANG LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
(2024-06-05)
Peer to peer lending, (selanjutnya disingkat P2P Lending) telah menjadi fenomena yang mendominasi sektor keuangan modern dengan merintis jalur inovatif dalam akses pendanaan. Latar belakang perkembangan melibatkan perubahan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TERDAPATNYA RANGKA e-SAF PADA SEPEDA MOTOR HONDA YANG DIBELI DARI SHOWROOM
(2024-06-05)
Terdapat suatu kasus terkait penggunaan rangka Enhanced Smart Architecture Frame (e-SAF) pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi. Rangka e-SAF merupakan singkatan dari Enhanced Smart Architecture Frame (e-SAF) atau ...
ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA CYBER BULLYING DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BATAM
(2024-06-06)
Banyak kejahatan yang bermunculan pada era globalisasi salah satunya adalah Cyber Bullying. Tindakan Cyber Bullying ini banyak menimbulkan korban, sehingga perlu diberikan sanksi yang setimpal kepada pelakunya untuk membuat ...
PERLINDUNGAN PUBLIKASI IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN
(2024-06-06)
Anak merupakan harapan orang tua, dan juga merupakan salah satu bagian dari harapan bangsa yang akan melanjutkan keberlangsungan kehidupan bangsa dimasa yang akan datang. Meskipun demikian, anak tetaplah anak yang membutuhkan ...