Search
Now showing items 1411-1420 of 1579
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
(2024-06-07)
Penerimaan Calon Praja IPDN seperti sekarang ini tentunya tidak sedikit para pemuda yang menginginkan sebagai IPDN inilah yang membuat sebagian dari Calon Praja IPDN menempuh berbagai cara untuk dapat lolos menjadi IPDN. ...
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(2024-06-07)
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat destructive logging (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian ...
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM MASA KAMPANYE MELAKUKAN PENYUAPAN SUARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
(2024-06-07)
Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Repbulik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2024-06-07)
Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
(2024-06-07)
Penelitian ini membahas analisis penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum. Seorang hakim umumnya bertugas dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam peradilan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERMUATAN PENISTAAN AGAMA YANG DAPAT DIAKSES SECARA LUAS OLEH MASYARAKAT DALAM JEJARING MEDIA SOSIAL
(2024-06-07)
Kehadiran media sosial membuat berbagai kemudahan khususnya dalam proses interaksi antar masyarakat. Informasi yang diperoleh semakin cepat dapat diakses di media sosial. Kemudahan ini kemudian menimbulkan dampak negatif. ...
UPAYA PEMBELAAN TERPAKSA (Noodweer) PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(2024-06-07)
Kejahatan terhadap tubuh diatur dalam Bab XXII sakit, luka atau penderitaan pada korban.Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Sehingga Membebaskan Pelaku Penganiayaan Berat dari ...
URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)
(2024-06-07)
Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan.Desa merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan ...
PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
(2024-06-07)
Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Perkembangan kasus korupsi yang terus meningkat ...
ANALISIS PENJATUHAN SANKSI RESTITUSI TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI BENTUK UPAYA MEMULIHKAN HAK KORBAN
(2024-01-17)
Perdagangan orang merupakan kejahatan yang dilakukan dengan cara melalui ancaman, pemaksaan, penipuan, dan peyalahgunaan kekuasaan dengan tujuan kekerasan, kerja paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa. Dalam kasus ...