Search
Now showing items 131-140 of 1082
ANALISIS PERSAINGAN USAHA MODA TRANSPORTASI DARAT DI KOTA MEDAN (ANTARA METRO DELI, ANGKUTAN UMUM, DAN TRANSPORTASI ONLINE)
(2022-01-17)
Jenis alat transportasi banyak tersedia di Kota Medan, misalnya bus Metro Deli. Bus ini merupakan salah satu jenis alat transportasi milik pemerintah. Oleh karena itu, sangking banyak jenis alat transportasi di Medan. Maka ...
TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG MPR DPR DPD DAN DPRD
(2022-01-17)
Renhard Daniel siburian. NPM 17600172 TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM UNDANG-UNDANG MPR DPR DPD DAN DPRD Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum HKBP NOMMENSEN MEDAN. Penelitian ini ...
TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(2022-01-17)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat kedudukan Desa dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia. Saat ini Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri secara otonom. ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MEMASUKI WILAYAH NEGARA INDONESIA TANPA MEMILIKI DOKUMEN YANG SAH (Studi Putusan No.3007/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
(2022-01-27)
Pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang undang yang dapat dikenai pidana ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH MENURUT KONSTITUSI INDONESIA
(2022-01-27)
Berdasarkan pada Pasal 7 A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa ...
Tinjauan Yuridis Mengenai Implikasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Yang Ditentukan Oleh Gubernur Sumatera Utara Terhadap Pekerja Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
(2022-01-27)
Pada 22 Januari 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 yang berisi 50 Rancangan UndangUndang (RUU). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA PENDIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam Tanggal 25 Januari 2016)
(2022-01-27)
Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan masalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di segala sektor kehidupan antara lain dalam bidang ...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2022-01-27)
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal ...
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengubah dan Perakit (Memodifikasi) yang Menyebabkan Perubahan Tipe Kendaraan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)
(2022-01-27)
Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe ...
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN DENGAN MAKSUD UNTUK DI EKSPLOITASI DILUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO.215/PID.SUS/2019/PN PYA)
(2022-01-27)
Tindak pidana mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, ...