Search
Now showing items 151-160 of 513
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN TANPA HAK DENGAN SENGAJA MENEBANG DAN MEMUNGUT HASIL HUTAN DALAM HUTAN
(2017-04-21)
Kasus Illegal logging yang terjadi di hutan dikarenakan kurangnya jumlah petugas polisi hutan dan tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pengelolaan kawasan hutan mengakibatkan kasus Illegal Logging kian ...
Penyalahgunaan Wewenang Selaku Manager PT. PLN dalam Pengadaan Barang yang Mengakibatkan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (studi putusan nomor : 19/pid.sus.k/2014/PT.Mdn Jo. 94/Pid.Sus.K/2013/PN. Mdn)
(2016-09-26)
Tindak pidana Korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi Negara, perekonomian, keuangan Negara, moral bangsa, dan sebagainya Tindak pidana korupsi ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMPRODUKSI FILM PORNOGRAFI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (Putusan Nomor:31/Pid.Sus/2013/PN.Prob)
(2014-09-21)
Penyebarluasan pornografi di Indonesia sudah sangat merajalela , didukung dengan berbagai alat-alat teknologi. Pornografi tentu memberikan efek yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Pornografi juga merusak norma-norma ...
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA PENGANGKUTAN ONLINE TERHADAP HILANGNYA BARANG YANG DILAKUKAN OLEH MITRA KERJASAMA
(2018-09-01)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan hukum antar PT. Gojek terhadap mitra kerjasama, dan untuk mengetahui tanggung jawab PT. Gojek terhadap hilangnya barang pengguna jasa yang dilakukan oleh mitra kerjasama ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS DELIK PEMALSUAN UANG
(2015-04-26)
Uang merupakan sebahagian benda yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia. Akibat dari pentinnya uang tersebut maka manusia melakukan hal apa saja untuk mendapatkan uang, baik dari jalan yang benar ataupun tidak. ...
ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA
(2017-04-25)
Korupsi bukanlah kejahatan yang baru, melainkan kejahatan yang lama yang sangat pelik. Untuk mengatasi korupsi, pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan membentuk lembaga untuk membantu mengatasi ...
PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA YANG SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP TRAWL YANG TIDAK SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 (STUDI PUTUSAN NO.17/PID.SUS.P/2013/PN MDN)
(2016-09-19)
Kegiatan lain yang termasuk kegiatan Illegal Fishing adalah penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap trawl yang merupakan alat penangkap ikan yang mempunyai target spesies baik untuk menangkap ikan maupun untuk ...
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA PRODEO KEPADA PELAKU TINDA PIDANA NARKOTIKA (STUDI LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PERSADA MEDAN
(2015-05-20)
Dinegara berkembang khususnya di indonesia tingkat kejahatan semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat dimana semakin tingginya teknologi maka semakin tinggi tingkat kejahatan yang ada. Rendahnya pendidikan dan tidak adanya ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (Putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009
(2014-09-18)
Salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia, yaitu dimulai adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomena global tersebut. Pasca krisis ekonomi, konsumsi ...
PERANAN JAKSA SEBAGAI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP DUGAAN ADANYA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)
(2017-10-04)
Secara faktual melihat kenyataan bahwa Tindak Pidana Korupsi masih tetap merajarela, tidak hanya terjadi di Badan Lembaga yang berada di Pusat tetapi juga Badan Lembaga yang berada didaerah Provinsi, terkhusus di Daerah ...