• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Hukum
    • Ilmu Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    URGENSI PEMBATASAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA TAHUN 2018

    Thumbnail
    View/Open
    Roy Maston Bonatua Sinurat.pdf (125.1Kb)
    Date
    2018-10-03
    Author
    Sinurat, Roy Maston Bonatua
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya ada ditangan rakyat. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana dimana semua warga negaranya mempunyai hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negaranya berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Dalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan indikator penting terciptanya demokrasi suatu negara. Pemilu merupakan arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dana kampanye dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018, apa urgensi dalam pembatasan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu metode yang menggunakan hasil yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Sumatera Utara. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan peraturan-peraturan dan literatur berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, surat kabar dan berita online. Pengaturan dana kampanye dapat dilihat mengenai ketentuan tentang penerimaan dana kampanye setengah-setengah dibatasi, pembatasan dana kampanye di Indonesia masih terkendala dengan tidak ada batasan bagi jumlah penyumbang padahal secara nominal sumbangan dibatasi. Penulis menyarankan agar diatur ketentuan lebih lanjut mengenai aturan yang lebih jelas dan mendetail, Penulis menyarankan bagi seluruh warga negara agar lebih peduli dan lebih peka dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1927
    Collections
    • Ilmu Hukum [1680]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback