| dc.description.abstract | Tindak Pidana Suap sering terjadi didalam masyarakat, Tindak Pidana tersebut juga dilakukan oleh Pejabat Negara. Salah peristiwa Pidana Suap yang dilakukan oleh Pejabat Negara adalah dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah hakim merumuskan perbuatan memberi/menjanjikan sesuatu kepada hakim dalam perkara korupsi Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Bahan hukum primer ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan putusan pengadilan nomor 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst. Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, makalah, kamus hukum, artikel dan bahan lainnya.
Adapun hasil penelitian dalam putusan No. 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.ialah bahwa hakim dalam merumuskan perbuatan memberi/menjanjikan sesuatu kepada hakim yaitu berdasarkan 17 keterangan saksi, barang bukti, dan 34 fakta persidangan sehingga tiap-tiap perbuatan diserasikan dengan unsur-unsur dalam masing-masing dakwaan bahwa penulis sependapat, akan tetapi putusan Majelis Hakim yang memutus perkara dengan meringankan hukuman, menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I selama tiga tahun dan Terdakwa II dua tahun enam bulan penjara penulis tidak sependapat. | en_US |
