Search
Now showing items 1-10 of 48
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN PERSEORANGAN (Studi di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara)
(2018-09-12)
Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DENGAN ALAT YANG DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-Prk/2018/PN.Mdn)
(2019-10-10)
Perikanan di Indonesia adalah sumber daya alam yang merupakan karunia dari Tuhan, yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KARYAWAN PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan No: 305/Pid.Sus/2018/PN. Jkt Utr)
(2019-09-29)
Dalam kegiataanya orang-orang didalam korporasi seperti karywan sering melakukan tindak pidana. Didalam korporasi ada dua bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang didalam korporasi yaitu untuk kepentingan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA YANG SENGAJA MEMALSUKAN DAN MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA MENYESTAKAN YANG JIKA HAL TERSEBUT DIKETAHUI OLEH SATU PIHAK TIDAK AKAN MELAHIRKAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan No.10/Pid.Sus/2016/Pn Yyk )
(2019-10-14)
Pemalsuan dalam perkreditan merupakan tindak pidana yang mengandung unsur perdata. Dalam perkreditan biasanya debitur wajib memberikan suatu jaminan kepada kreditur, jaminan tersebut berupa jaminan fidusia. Tindak pidana ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGIMPOR BARANG KENA CUKAI TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DENGAN MAKSUD MENGHINDARI PEMBAYARAN CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR 19/PID.SUS/2018/PN.DUM)
(2019-09-14)
Impor adalah kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manfaat dari impor yaitu untuk memenuhi ...
Penegakan Hukum Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Minyak Dan Gas Bumi Tanpa Izin Pengangkutan Dan Mengedarkan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi “( Sutudi Putusan No.71/Pid.Sus/2018/Pn.Ptk)”.
(2019-09-10)
Minyak Dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalah gunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam ) tahun dan denda palin tinggiRp.6 ...
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENGADAAN BIBIT KARET OKULASI DI KABUPATEN NIAS (Studi Putusan No. 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn)
(2019-09-03)
Korupsi saat ini sudah menjadi masalah utama berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri praktek korupsi yang terjadi saat ini, sudah dalam keadaan yang sangat parah dan mengkhawatirkan serta begitu ...
ANALISIS PEMIDANAAN PEGAWAI BANK YANG TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 18/PID.SUS/2017/PN.Bna)
(2019-10-14)
Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank.Tindak pidana perbankan melibatkan dana masyarakat yang disimpan di bank. Tindak pidana perbankan dapat ...
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA
(2019-10-10)
dinyatindakankekerasandansikapprasangkabaikdaripihakpelakupernyataantersebutataupunkorbandaritindakantersebut.KetentuanmengenailaranganpenyebarankebencianinipadadasarnyadimuatdalamUndang-UndangNomor 19 Tahun 2016 ...
PEMBERIAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2019-10-17)
Lahirnya hak restitusi merupakan perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab sosial dalam diri sipelaku, dalam hal ini, restitusi bukan terletak pada kemanjurannya membantu korban, melainkan berfungsi alat untuk lebih ...