Search
Now showing items 411-420 of 669
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT ATAS PEMBANGUNAN BANGUNAN DI ATAS TANAH YANG BUKAN MILIKNYA SENDIRI TANPA IZIN DARI PEMILIK SEBENARNYA (Studi Putusan No.407/Pdt.G/2019/PN.Mdn)
(2022-11-25)
Kekayaan sumber daya alam tersebut sebagian telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia, salah satunya yaitu tanah yang begitu baik untuk ditempati dan dipergunakan oleh negara. Mengingat begitu pentingnya ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PIHAK SWASTA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA DENGAN KEPALA DESA (Studi Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn)
(2022-11-25)
Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tindak Pidana Korupsi tidak ...
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT, MEMAHAMI, MENJUAL, MENGIMPOR, MENGEKSPOR DAN/ATAU MENGEDARKAN BARANG YANG DIBERI HAK DESAIN INDUSTRI (Studi Putusan No. 2505/Pid.Sus/2020/PN. Sby)
(2022-11-25)
Tindak Pidana Desain Industri merupakan suatu kegiatan perbuatan dengan sengaja, dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa izin dari ...
POLITIK HUKUM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013
(2022-11-25)
Negara Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi sudah seharusnya menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran, diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 salah ...
TINJAUAN YURIDIS PELAKU PENGGUNAAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN (STNK) PALSU (STUDI PUTUSAN NO. 1048/Pid.B/2021/PN.Medan)
(2022-11-25)
Salah satu jenis kejahatan pemalsuan yang berkembang saat ini yaitu pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK). Pada dasarnya faktor terjadinya STNK palsu disebabkan oleh karena faktor ekonomi dan faktor niat dan kesempatan ...
ANALISIS YURIDIS ATAS PEMALSUAN TANDA TANGAN OLEH NOTARIS TERHADAP SURAT KUASA YANG MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP ORANG LAIN ( PUTUSAN NO 52/Pdt.G/2020/Pn.Mdn)
(2022-11-25)
Notaris adalah sebagai pemangku kewajiban dalam pemegang kepercayaan terhadap klien yang memberikan surat kuasa dan terhadap guna pemegang satu hak. Namun suatu kepercayaan tidak akan selama nya bertahan bila mana terjadi ...
ANALISIS UU NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) (STUDI KASUS DESA SIPAGABU KECAMATAN PAKKAT HUMBANG HASUNDUTAN)
(2022-11-25)
Pokok masalah penelitian ini adalah bagaiman Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Sipagabu, Keacamatan Pakkat, Humbang Hasundutan)? Pokok masalah tersebut selanjutnya ...
IMPLEMENTASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI TINJAU DARI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1 TAHUN 2018 (Studi Lapangan di Desa Sipahutar, Kecamatan Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara)
(2022-11-26)
Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program Perlindungan Sosial di Indonesia dalam bentuk Bantuan Sosial, tujuan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan ini mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Pada ...
ASPEK HUKUM PEMBEBASAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MASA PANDEMI COVID-19
(2022-11-26)
Pajak merupakan instrumen penting bagi perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan yang dianut oleh Indonesia adalah self assesment. Sistem self assessment adalah sebuah sistem ...
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN
(2022-11-26)
Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya atau ...