Search
Now showing items 61-70 of 117
TANGGUNG JAWAB PT POS INDONESIA TERHADAP GANTI RUGI ATAS KERUSAKAN PENGIRIMAN BARANG (Studi Kasus Kantor Pos Balige)
(2018-09-23)
Dengan meningkatnya perkembangan dunia usaha dewasa ini, maka Pelaku Usaha juga berlomba-lomba meningkatkan Fasilitas dan pelayana pada Masyarakat sebagai Konsumen. Penyelenggaraan Pos ditujukan sebagai pendukung pembangunan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGANGKUT HASIL PENEBANGAN HUTANDIKAWASAN HUTAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARABERSAMASAMA (Putusan Nomor 217/Pid.sus/2016/Pn.Blora)
(2018-05-16)
Tindak pidana illegal logging merupakan salah satu kejahatan yang menyebabkan terjadinyakerusakan hutan atau eksploitasi hutan secara berlebihan.Kerusakan tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia ...
PERANAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHTAPANULI UTARA
(2018-09-15)
Penulisan Hukum ini, mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, Pertama, Bagaimana peran partai politik dalam pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kedua, Apa peran masyarakat dalam ...
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN SEORANG PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I TERHADAP ORANG LAIN
(2018-09-22)
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjerat para pecandu dan penyalahguna narkotika, namun bagaimana jika narkotika tersebut dilakukan terhadap orang lain untuk keperluan pengobatan, hal itu dapat ...
PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK-HAK NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI, NIAS)
(2018-09-11)
Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat terakhir dari sistem pemasyarakatan pidana,tugasnya adalah melaksanakan pembinaan narapidana. Di dalam melaksanakan pembinaan narapidana, Lembaga Pemasyarakatan berpedoman kepada ...
TINJAUAN YURIDIS PERAN DAN EFEKTIVITAS PKPU DALAM MENCEGAH TERJADINYA KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KAPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2018-09-12)
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahu itentang bagaimana upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam mencegah terjadinya kepailitan berdasarkan Undang-Undang No 37 tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran ...
ANALISIS HUKUM PERBUATAN MEMBERI/MENJANJIKAN SESUATU KEPADA HAKIM DALAM PERKARA KORUPSI PUTUSAN NOMOR 161/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst
(2018-09-11)
Tindak Pidana Suap sering terjadi didalam masyarakat, Tindak Pidana tersebut juga dilakukan oleh Pejabat Negara. Salah peristiwa Pidana Suap yang dilakukan oleh Pejabat Negara adalah dalam Putusan Nomor 161/Pid.Sus/TPK/2 ...
PERLINDUNGAN HUKUM EKSPORTIR IMPORTIR TERHADAP EKSPOR-IMPOR BARANG DENGAN MENGGUNAKAN L/C MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
(2018-09-11)
Letter of Credit adalah suatu kontrak, dengan mana suatu bank (issuing bank) bertindak atas permintaan dan perintah dari seorang nasabah (pemohon L/C) yang biasanya berkedudukan sebagai importir untuk melakukan pembayaran ...
TINJAUAN HUKUM ATAS PELAYANANPRAKTIK KEDOKTERAN DENGAN LAYANANKLINIK SECARA ONLINE
(2018-09-18)
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, kehidupan manusia turut berubah. Hal tersebut, berimbas pula pada dunia kedokteran. Belakangan ini, banyak bermunculan aplikasi praktik kedokteran melalui online. Praktik ...
Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Lawyer/Penasihat Hukum Yang Melakukan Suap Terhadap Hakim Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Terhadap Kliennya
(2018-09-15)
Salah satu faktor yang membuat suatu negara sulit berkembang adalah karena banyaknya praktek korupsi yang terjadi di negara tersebut, di Indonesia tindak pidana suap merupakan salah satu dari bentuk tindak pidana korupsi ...