Search
Now showing items 921-930 of 993
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA MATA UANG VIRTUAL BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
(2024-05-31)
Perkembangan teknologi sangat pesat dan membawa kemajuan dalam kehidupan manusia. Salah satu aspek yang mengalami perkembangan adalah kegiatan ekonomi, termasuk e-commerce. Munculnya e-commerce membutuhkan sistem pembayaran ...
PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA : TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI NORMA HAM DI INDONESIA
(2024-05-31)
Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas atau dicabut keberadaannya dan wajib ...
ANALISIS YURIDIS PELAKU DENGAN SENGAJA TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN AGAMA
(2024-01-17)
Kasus ujaran kebencian merupakan salah satu kasus yang paling sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat, hal ini tidak lepas dari pluralisme di masyarakat Indonesia. Ancaman ujaran kebencian berdasarkan ...
PENGATURAN PELAYANAN UMUM PADA SAAT PANDEMI COVID-19 MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2024-01-18)
Pada awal tahun 2020 dunia diguncang oleh coronavirus (SARS-Cov-2) yang dikenal sebagai penyakit coronavirus 2019 (COVID-19). Diketahui bahwa virus tersebut berasal dari Wuhan, China, dan ditemukan pada akhir Desember 2019. ...
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KURATOR TERHADAP ASET DEBITUR DALAM KEADAAN INSOLVEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU DAN SKMA NOMOR 109 TAHUN 2020
(2024-01-18)
Insolven adalah keadaan tidak mampu membayar, ketidak sanggupan untuk memenuhi kewajiban finansial ketika jatuh tempo seperti layaknya dalam bisnis, atau kelebihan kewajiban dibandingkan dengan asetnya dalam waktu ...
EKSISTENSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-18)
DPD merupakan cerminan lembaga negara yang diparadigmakan sebagai bagian dari lembaga legislatif. DPD lahir dari hasil amandemen UUD 1945 tepatnya pada perubahan ketiga Banyak faktor menjadi pertimbangan dihapusnya Utusan ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP MONOPOLI FREIGHT FORWARDING EKSPOR BENIH BENING LOBSTER
(2024-01-18)
Praktik Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat ...
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM PRA DAN PASCA PENGHITUNGAN SUARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM TATA NEGARA
(2024-01-18)
Skripsi ini berjudul “Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Pra Dan Pasca Penghitungan Suara Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara”. ...
TINJAUAN YURIDIS ATURAN MENGENAI PENSIUNAN SUKARELA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV PULAU RAJA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN NO.13 TAHUN 2003
(2024-01-18)
Di dalam dunia kerja yang memiliki sebuah perjanjian kerja seorang karyawan tidak akan lepas dari yang namanya pensiun. Pensiun adalah seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ...
PERAN DAN WEWENANG PARTAI POLITIK DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 2011
(2024-01-18)
Partai politik mempunyai peran strategis dalam negara demokrasi. UUD NRI 1945 telah mengatur kedudukan partai politik dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat menjadi ...