Search
Now showing items 41-50 of 993
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUAGAN TERHADAP SIMPAN PINJAM ONLINE (FINTECH)
(2020-09-17)
Fintech peer to peer lendingatau yang umumdikenaldenganlayananpinjamanonlinemulaiberkembangpadatahun 2016, layananpinjamanonlineiniseringdigunakanuntukmembantuusahamikro, kecil, menengah(UMKM) lokal.Seiringmunculnyapenye ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA YANG TIDAK NETRAL PADA SAAT PEMILIHAN UMUM (PEMILU)
(2020-09-15)
PenyelenggaraanPemilihanUmum, sangatlahdibutuhkankebersihan, kejujuran, dankeadilandalampelaksanaanpemilihanumum yang berlangsung di Indonesia. Seiringberjalannyatugassebagaiaparatpemerintahdesa, terdapatkepaladesa yang ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN PENGAKUTAN DAN/ATAU NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(2020-09-12)
Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki setiap Negara dan dikuasai oleh negara.Sebagai Negara yang merupakan bagian dari masyarakat dunia, Hal ini sejalan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ...
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PELAKU SKIMMING (STUDI PUTUSAN NOMOR : 765/PID.SUS/2018/PN.JK.UTR)
(2020-09-21)
Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa sehingga saat ini sudah sangat berbeda dengan pada zaman sepuluh tahun yang lalu. Karena pada saat sekarang informasi sudah dapat ...
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA
(2020-10-01)
Dalam menjaga kekayaan alam nya pemerintah Indonesia menciptakan peraturan mengenai minyak bumi yakni Undang – Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Peraturan tersebut diciptakan oleh negara ditujukan agar terciptanya kemakmuran ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MENGGUNAKAN PITA CUKAI PALSU
(2020-09-23)
Tindak pidana di bidang Pita Cukai yang erat kaitannya dengan pemalsuan Pita Cukai pada barang-barang tertentu seperti rokok dan minuman keras akan memberikan dampak pada dua sisi antara lain mempengaruhi jumlah pendapatan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGANGKUTAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TANPA IZIN USAHA
(2020-10-02)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentan pidana materil dan pidana formil terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tanpa Izin Usaha Pengangkutan (Studi Putusan Nomor : 569/PID.SUS/ ...
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENYIMPAN, MENGUASAI AMUNISI DENGAN ATAU TANPA HAK
(2020-09-02)
Senjata api merupakan benda penting bagi anggota kepolisian juga anggota militer yang digunakan untuk menjaga keamanan Indonesia. Larangan kepemilikan senjata api di Indonesia merupakan perwujudan Negara hukum. Maka yang ...
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA KELOMPOK TANI HUTAN GAPOKTAN KARYA BERSAMA DI DESA PANRIBUAN (BERDASARKAN PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMORP.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 TENTANG PERHUTANAN SOSIAL)
(2020-09-21)
Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya,salah satunya adalah Indonesia mempunyai hutan yang sangat luas. Jika dikelola dengan baik,maka dapat menjadi sumber pendapatan bagi rakyat Indonesia. UUD 1945 ...
MERGER YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN PERSINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi di Kantor KPPU Wilayah 1 Medan)
(2020-09-01)
Merger merupakan suatu strategi bisnis yang lazim digunakan dalam dunia usaha hal ini dikarenakan melalui merger, dapat memperluas pangsa pasar dalam waktu relati singkat sehingga dapat memaksimalisasi keuntungan yang ...