Search
Now showing items 471-480 of 513
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NO.71/Pid.B/2013/PN.GS
(2014-08-30)
Pembunuhan atau kejahatan yang telah ada sejak zaman dahulu adalah tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pembunuhan berencana.Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA MELAKUKANPENYELUDUPAN MANUSIA (StudiPutusan No.250/Pid.B/2015/PN BTM)
(2017-07-26)
Salah satu masalah kejahatan transnasional yang masih menjadi polemik adalah masalah kejahatan penyelundupan manusia. Kejahatan penyelundupan manusia masih asing terdengar. Lebih dikenal dengan istilah perdagangan manusia ...
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER (STUDI DI PEMASYARAKATAN MILITER MEDAN)
(2016-10-15)
Salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan remisi, pemberian remisi narapidana merupakan sebuah cara yang dilakukan pemerintah kepada para narapidana untuk memasyarakatkan narapidana. Remisi narapidana harus ...
TINJAUAN YURIDIS DENGAN SENGAJA MELAKUAKAN LEDAKAN YANG MENIMBULKAN BAHAYA BAGI UMUM (STUDI PUTUSAN NO.795/PID.B/2012/PN.KPJ)
(2014-08-17)
Masalah perbuatan pidana merupakan masalah yang abadi dalam kehidupan manusia, perbuatan pidana berkembang ditengah-tengah masyarakat, seperti halnya dengan sengaja melakukan ledakan yang menimbulkan bahaya bagi umum. ...
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PERJANJIAN TRANSAKSI JUAL BELI TERHADAP PELAKU USAHA YANG WANPRESTASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2018-09-21)
Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antar konsumen dengan pelaku usaha. Kerugian-kerugian yang ...
Tanggungjawab Hukum Pengelola Jasa Penitipan Kendaraan (PT. Centre Park) Atas Hilangnya Kendaraan Di Plaza Centre Point Medan.
(2017-08-08)
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa penitipan kendaraan atas hilangnya kendaraan yang terjadi di area penitipan kendaraan dengan adanya klausul eksonerasi ...
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PENYIMPANGAN DANA BERAS MISKIN (Studi Putusan No.25/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)
(2017-04-20)
Indonesia yang jumlah penduduknya besar sangat rentan akan berbagai tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana korupsi. Kasus korupsi di Indonesia setiap tahun terus menunjukkan peningkatan, baik dari jumlah kasus ...
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014
(2016-09-12)
Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan PT Banjarmasin No: 04/Pid.Sus/2011/PT.Bjm
(2014-12-14)
Negara Indonesia adalah salah satu negara yang sedang berkembang. Ciri khas negara yang berkembang adalah pembangunan yang dilakukan di berbagai bidang, terutama di bidang usaha. Korporasi banyak memberikan kontribusi pada ...
Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Di Kepolisian Resor Binjai)
(2017-04-24)
Diversi adalah pengalihan penanganan kasus – kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan ...