Search
Now showing items 2321-2330 of 2848
TINJAUN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (STUDI DESA SAITNIHUTA, KECAMATAN DOLOKSANGGUL, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN)
(2019-10-22)
Desa atau yang di sebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaanya, penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum ...
TINJAUAN HUKUM ATAS IZIN POLIGAMI BAGI PNS (STUDI DI LAPAS KLAS IIA BINJAI)
(2019-10-21)
Perkawinan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Perkawinan tidak selalu ...
EKSISTENSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DI WILAYAH KERJA KECAMATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI CABANG DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (STUDI PADA KANTOR UPTD PENDIDIKAN KEC.JORLANGHATARAN KAB. SIMALUNGUN)
(2019-10-09)
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di tingkat Kecamatan sebagai organisasi atau lembaga pada pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR ATAS PELELANGAN YANG TIDAKMEMENUHI KETENTUAN OLEH KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(2019-09-30)
Skripsiinibertujuan untukmengetahui akibathukum ataspelaksanaan lelang yang dilakukanoleh KPKNL tidakmemenuhiperaturan /ketentuan dantanggungjawab atas perbuatanmelawanhukumoleh KPKNL. Lelangadalah Penjualan barang yang ...
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT PENCATATAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH OLEH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERANAHAN NASIONAL
(2019-08-29)
Sekripsi ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pemblokiran sertifikat hak atas tanah dan pertanggung jawaban kementerian agraria dan tata ruang atas kerugian pemblokiran sertipikat hak atas tanah. Pencatatan Blokir ...
RESTRUKTURISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA MELALUI HOLDING COMPANY (STUDI PADA PT PERUSAHAAN GAS NEGARA Tbk. MEDAN)
(2019-10-01)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Holding Company dan mengetahui dampak restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara melalui Holding terhadap aspek keuangan, ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAMAN MODAL PADA BIDANG USAHA PERKEBUNAN DI INDONESIA
(2019-10-21)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum tentang penanaman modal yang berkaitan dengan perkebunan di Indonesia dan faktor-faktor yang menghambat penanaman modal dalam negeri di bidang usaha perkebunan ...
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS KERUGIAN PARA PIHAK TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA
(2019-09-13)
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Notaris atas kerugian para pihak terhadap akta yang dibuatnya dan upaya yang dilakukan para pihak untuk menuntut kerugian kepada Notaris. Tanggung jawab Notaris ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN GO PUBLIC DALAM KERUGIAN SAHAM DI PASAR MODAL
(2019-09-22)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tanggung jawab perusahaan Go Public (emiten) atas pembelian kembali saham perseroan dan kendala-kendala yang dihadapi perusahaan Go Public (Emiten) atas pembelian kembali ...
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) TERHADAP TANAH-TANAH BEKAS PENGUASAAN SULTAN DELI PADA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MEDAN
(2019-10-21)
Studi ini bertujuam untuk mengetahui Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Medan, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Medan dan ...