Show simple item record

dc.contributor.authorSianipar, Fina Natalia
dc.date.accessioned2018-04-17T07:20:45Z
dc.date.available2018-04-17T07:20:45Z
dc.date.issued2017-03-22
dc.identifier.urihttp://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1208
dc.description.abstractAkuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi yang mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban. KPKNL adalah satu-satunya lembaga jasa negara yang melayani di bidang lelang. KPKNL mempunyai pusat pertanggungjawaban berupa seksi-seksi. Seksi yang terdapat pada KPKNL adalah Seksi Pengelolan Kekayaan Negara, Seksi Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Lelang, dan Seksi Hukum dan Informasi. Dalam skripsi ini penulis membandingkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya operasional secara teori dan praktiknya. Selain itu, penulis juga menganalisis penyimpangan biaya yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan metode lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi dan wawancara. Adapun metode analisis datanya adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis komparatif. Dalam hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum efektif dilakukan karena belum memenuhi syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Struktur organisasi telah menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab, penyusunan anggaran , biaya terkendali dan biaya tidak terkendali tidak dilakukan pemisahan secara jelas, pengkodean rekening telah dilakukan, laporan pertanggungjawaban dalam wujud rekapitulasi telah dilakukan namun tidak menyajikan anggaran dan penyimpangan. Pengawasan melalui pertanggungjawaban biaya dilakukan dengan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum dapat terpenuhi. Biaya terkendali dan tidak terkendali tidak dicantumkan pada Rincian Kertas Kerja Satker tahun 2016 dan realisasi Kertas Kerja Satker tahun 2016. Biaya terkendali dan tidak terkendali dimasukkan ke dalam uang persediaan yang memiliki pertanggungjawaban sendiri sehingga menambah biaya operasional untuk menyusun laporan tersebut.en_US
dc.subjectakuntansi pertanggungjawabanen_US
dc.titlePENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA OPERSIONAL (STUDI KASUS : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEMATANGSIANTARen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record