• Login
    View Item 
    •   Home
    • Student Papers
    • Ekonomi
    • Akuntansi
    • View Item
    •   Home
    • Student Papers
    • Ekonomi
    • Akuntansi
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP PENGENDALIAN BIAYA OPERSIONAL (STUDI KASUS : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEMATANGSIANTAR

    Thumbnail
    View/Open
    Fina Natalia Siahaan.pdf (180.9Kb)
    Date
    2017-03-22
    Author
    Sianipar, Fina Natalia
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem akuntansi yang mengakui berbagai pusat pertanggungjawaban pada keseluruhan organisasi yang mencerminkan rencana dan tindakan setiap pusat pertanggungjawaban. KPKNL adalah satu-satunya lembaga jasa negara yang melayani di bidang lelang. KPKNL mempunyai pusat pertanggungjawaban berupa seksi-seksi. Seksi yang terdapat pada KPKNL adalah Seksi Pengelolan Kekayaan Negara, Seksi Penilaian, Seksi Piutang Negara, Seksi Lelang, dan Seksi Hukum dan Informasi. Dalam skripsi ini penulis membandingkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap pengendalian biaya operasional secara teori dan praktiknya. Selain itu, penulis juga menganalisis penyimpangan biaya yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode kepustakaan dan metode lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi dan wawancara. Adapun metode analisis datanya adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis komparatif. Dalam hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum efektif dilakukan karena belum memenuhi syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban. Struktur organisasi telah menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung jawab, penyusunan anggaran , biaya terkendali dan biaya tidak terkendali tidak dilakukan pemisahan secara jelas, pengkodean rekening telah dilakukan, laporan pertanggungjawaban dalam wujud rekapitulasi telah dilakukan namun tidak menyajikan anggaran dan penyimpangan. Pengawasan melalui pertanggungjawaban biaya dilakukan dengan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat penerapan akuntansi pertanggungjawaban belum dapat terpenuhi. Biaya terkendali dan tidak terkendali tidak dicantumkan pada Rincian Kertas Kerja Satker tahun 2016 dan realisasi Kertas Kerja Satker tahun 2016. Biaya terkendali dan tidak terkendali dimasukkan ke dalam uang persediaan yang memiliki pertanggungjawaban sendiri sehingga menambah biaya operasional untuk menyusun laporan tersebut.
    URI
    http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/1208
    Collections
    • Akuntansi [1818]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback