Search
Now showing items 81-90 of 663
PERANAN LEMBAGA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
(2018-09-14)
Perkembangan dunia bisnis dan perdagangan termasuk di dalamnya perkembangan kegiatan pasar modal memunculkan urgensi untuk mengoptimalkan APS (alternatif penyelesaian sengketa), khususnya arbitrase sebagai alternatif selain ...
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Iklan Yang Menyesatkan Pada Media Cetak
(2018-09-18)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen akibat iklan media cetak yang menyesatkan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap iklan yang menyesatkan di media ...
ANALISIS PUTUSAN DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan No.311/PID.SUS/2017/Pn.Yyk)
(2018-09-12)
Penelitian ini dilatarbelakangi perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat menimbulkan adanya suatu gaya baru dalam sistem perdagangan melalui media internet. Adanya fenomena yang demikian menimbulkan maraknya ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PATEN TERDAFTAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
(2018-10-22)
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain ...
PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA SUAP PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
(2018-09-15)
Sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana adalah lembaga Kejaksaan. Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam memberantastindakpidana korupsi. DengandemikianKejaksaan di tuntutsenantiasaprofesional.Adapun ...
PEMBAHARUAN HUKUM DALAM PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PERKEMBANGAN INDUSTRI DI SUMATERA UTARA
(2018-09-29)
Penanaman Modal Dalam Negeri adalah bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia termasuk hak-hak dan benda-benda, yang dimiliki oleh negara maupun swasta nasional atau swasta asing yang berdomisili di Indonesia Menurut ...
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut (Studi Putusan No. 03-K/PMT.III/AD/2011)
(2016-09-15)
Tindak pidana korupsi dapat dilakukan dari instansi mana saja, demikian juga pejabat militer yang tergabung dalam instansi Tentara Nasional Indonesia juga banyak yang terlibat kasus korupsi. Militer merupakan organisasi ...
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kasus Putusan: No. 1570/Pid.B/2015/PN.Sby.)
(2016-10-10)
Korporasi adalah kumpulan yang terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun pertanggungjawaban pidana korporasi hanya diberlakukan dalam hal tindak pidana. ...
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PITA CUKAI (STUDI PUTUSAN NOMOR : 934/PID. B/2011/PN.MDN).
(2015-01-17)
Tindak pidana dibidang cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Undang-Undang ...
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAPKAN TERJADINYA SUATU KEJAHATAN (Studi Putusan No: 405/Pid.B/2012/PN,Kdi)
(2014-09-17)
Dewasa ini tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah sering terjadi dalam lingkungan jabatannya diantaranya pada saat mengungkapkan kejahatan.Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ...