ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PRESIDENTIAL THRESHOLD SEBAGAI BENTUK KEBEBASAN PARTAI POLITIK BARU DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Presidential Threshold yang dijadikan syarat tambahan bagi partai politik untuk dapat mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam sebuah Pemilihan Umum. Ketentuan ini akan mempengaruhi pengambilan sikap partai politik peserta pemilu apakah akan mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tanpa koalisi atau harus menjalin koalisi dengan partai politik lain supaya terpenuhinya sistem presidential threshold. Tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif, dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum Normatif merupakan penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara peraturan perundang undangan yang berlaku. Secara normatif, Partai Politik diberikan hak oleh Konstitusi namun sejak berlakunya ketentuan mengenai Presidential Threshold (ambang batas), hak konstitusi Partai Politik tersebut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dengan adanya ketentuan tersebut, Partai Politik dapat kehilangan haknya sebagaimana telah diatur dalam Konstitusi. Kondisi tersebut membuat ketentuan Presidential Threshold bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.