PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN OBAT DIET YANG MENCANTUMKAN NOMOR IZIN EDAR BPOM PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Penelitian Pada Toko Online BS)

Abstract

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara ilmiah yakni dalam studi ilmu hukum, dan secara praktis maupun akademis yakni sebagai masukan bagi penulis maupun pihak-pihak yang memiliki keinginan untuk menganalisis perlindungan hukum yang timbul dalam transaksi jual-beli obat diet secara online tanpa izin edar BPOM resmi dan Akibat Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang Tidak Mencamtumkan Informasi Yang Benar Pada Kemasan Produk Yang Diperjualbelikan Di Pasaran. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam hal melindungi konsumen, maka diberlakukan perlindungan secara preventif dan respresif. Hal ini dapat memberikan perlindungan bagi konsumen dalam hal mencegah terjadinya sengketa dan juga mengatasi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen diketahui bahwa Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang yang diperdagangkannya. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya.