ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PENGURUS CV ATAS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Abstract

Melalui sektor pertambangan, Indonesia akan mendapatkan devisa Negara yang besar untuk membangun bangsa ini. Namun kegiatan pertambangan masih tidak memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang mengatur hal subjektif dan objektif dalam prosedur pertambangan,tidak di patuhi oleh para pelaku pertambangan. Perusahaan atau korporasi merupakan subjek yang mengambil salah satu peran penting di dalamnya untuk melakukan kegiatan pertambangan. Tetapi korporasi adalah subjek yang rawan dalam melakukan perbuatan melawan hukum. Korporasi sering melakukan kebiasaan pertambangan tanpa izin atau tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang melibatkan pengurus di dalamnya bahkan telah bekerjasama untuk melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini otomatis akan membuat masyarakat sengsara atas perbuatan pengurus korporasi tersebut yang memiliki tujuan untuk keuntungan pribadi. Maka dengan itu perlu adanya pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Hukum Normatif yang mengarah pada penelitian berdasarkan bahan hukum, studi kepustakaan, ketentuan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kasus yang diteliti adalah mengenai pemidanaan terhadap pengurus cv (commanditaire vennootschap) atas tindak pidana pertambangan tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor :82/Pid.B/2010/PN.TPI) Berdasarkan hasil penelitianterhadap putusan Nomor82/Pid.B/2010/PN.TPI, dapat dipahami bahwa pada fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti yang diajukan di persidangan, bahwa penulis tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadappara terdakwatindakpidanapertambangan tanpa izin. Karena pasal 55 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak dibuat menjadi unsur pemberatan atas tindak pidana yang dilakukan sehinggaMajelis Hakim menjatuhkan vonis ringanterhadapparaterdakwa.