| dc.description.abstract | Pelaku kejahatan ekonomi termasuk didalamnya kejahatan di bidang perpajakan biasa dilakukan oleh badan hukum maupun individu-individu masyarakat.Korporasi di dalam mencapai tujuannya seringkali melakukan pelanggaran di bidang perpajakan.Masalah pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum (korporasi) ternyata terdapat dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Pandangan monistisberanggapan bahwa suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.
Menurut aliran monistis unsur-unsur strafbaar feit ini meliputi baik unsur-unsur perbuatan yang lazim disebut obyektif, maupun unsur-unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Penggunaan instrumen hukum pidana yang sifatnya umum (lex generalis), seperti ketentuan-ketentuan KUHP dengan syarat unsur "barang siapa" dalam perumusan delik-delik KUHP tidak hanya ditafsirkan sebagai pribadi kodrati, melainkan juga yang bersifat khusus (lex specialis).
Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitudimaksudkan sebagai pendekatan terhadap masalah dengan melihat dari segi peraturan-peraturan yang berlaku mengenai tindak pidana korporasi di bidang perpajakan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 2 (dua) model pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab. | en_US |
