dc.contributor.author | Naibaho, Wiranto Edison | |
dc.date.accessioned | 2020-11-23T04:14:08Z | |
dc.date.available | 2020-11-23T04:14:08Z | |
dc.date.issued | 2020-10-21 | |
dc.identifier.uri | http://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/4480 | |
dc.description.abstract | Padadasarnyasuatuperaturanperundang undanganmemilikitigasifat dasar yaitudimanajikasuatukeputusan-keputusan yang bersifatumumdanabstrakbiasanyabersifatmengatur (regeling), sedangkan yang bersifat individual dankonkretdapatmerupakankeputusan yang bersifatatauberisipenetapan administrative (beschikking) ataupunkeputusan yang berupa “vonis” hakim yang lazimnyadisebutdenganistilahkeputusan.
Sebagaisuatuprodukhukumindonesia, perundang-undangantidakterlepasdarihierarkipembentukanperaturanperundang-undangan, dimanahierarkiinitermuatdidalamKetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat (TAP MPR)berdasrkanUndang-UndangNomor 12 Tahun 2011danundang-undangtentangpembentukanperaturanperundang-undangan.Metodepenelitian yang digunakanadalahmetodenormative yang mengacupadanorma-normadanundang-undangdanbuku-bukusertamenurutparaahli.
PenulismerusmuskansemuamateriKetetapan MPR yang adaseharusnyadituangkandalambentukundang-undang.Dengandemikian, Ketetapan MPR tidakperludigunakanlagisebagaisalahsatusumberhukum formal yang harusmasukdalam jenisdan hierarkiperaturanperundang-undangan.Artinya, status KetetapanMPR yang berlakusaatinididorongke Program LegislasiNasionaluntukdijadikanperubahankedalamundang-undangsupayatidaklagimenimbulkanpemahaman yang berbeda. | en_US |
dc.subject | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP MPR) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN INDONESIA | en_US |
dc.title | TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (TAP MPR) BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN INDONESIA | en_US |