| dc.description.abstract | Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara mengakibatkan orang tereksploitasi. Dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia sangatberperan dalam pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, karena Kepolisian Indonesia memelihara ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakatpada umumnya tindak pidana perdagangan orang.
Adapun yang menjadi permasalahan penelitian adalahupaya dan kendala Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Sumatera Utara. Metode Penelitiandan Metode yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti secara langsung ke Panit Diretskrimum Polda Sumatera Utara ditambah dengan menelaah pustaka dan mendapatkan penjelasan lebih lanjut.menggunakan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21 Tahun 2007.
Hasil dari penelitian ini bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara menggunakan upaya-upaya Pre-emtif, Preventif danRepresifdalam menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Utara, sedangkan kendala-kendala yang dihadapi adalah kurang kesadaran masyarakat dalam upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Panit Diretskrimum Polda Daerah Sumatera Utara dan adanya masyarakat yang menyalahgunakan aplikasi (MICHAT) sehingga menyebabkan terjadinyaTindak Pidana Perdagangan Orang. | en_US |
