Search
Now showing items 41-50 of 79
TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH SAAT TERJADI WABAH VIRUS COVID-19 DALAM KARANTINA WILAYAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
(2021-10-07)
Penetapan status Pandemi Covid-19 oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) berdasarkan jumlah penyebaran virus bertambah signifikan dan berkelanjutan secara global, hal ini diresponsi oleh Pemerintah ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGHALANGI ATAU MENGGANGGU JALANNYA KAMPANYE
(2021-10-07)
Pelaksanaan kampanye Pemilihan umum telah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Disana, dijelaskan bahwa kampanye merupakan ...
TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS ATAS KESALAHAN KETIK MINUT AKTA YANG SALINANNYA TELAH DIKELUARKAN
(2021-10-07)
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tanggung Jawab Hukum Notaris atas Kesalahan Ketik Minut Akta yang Salinannya telah Dikeluarkan dan untuk mengetahui upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap ...
TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DAN DEBITUR
(2021-10-07)
Eksekusi jaminan fidusia dilakukan untuk menjamin hak kreditur ketika debitur cidera janji dalam pelunasan utangnya, sehingga hasil dari penjualan benda yang dibebankan sebagai objek jaminan fidusia dapat dipergunakan untuk ...
WANPRESTASI PELAKU USAHA DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (E-COMMERCE) DALAM HUBUNGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI
(2021-10-07)
Jual beli melalui internet seringkali menimbulkan permasalahan. Seperti terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha atau penjual. Wanprestasi pelaku usaha sering terjadi karena pelaku usaha dan konsumen tidak ...
PERANAN BAPAS DALAM MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
(2021-10-07)
Balai Pemasyarakatan yang disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Balai Pemasyarakatan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PELELANGAN BARANG JAMINAN TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA NASABAH
(2021-10-07)
Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah atas pelelangan barang jaminan tanpa pemberitahuan dan upaya hukum yang dilakukan oleh nasabah yang merasa dirugikan. Lelang adalah penjualan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PENYELESAIAN PERSAINGAN USAHA DITINJAU DARI PERSPEKTIF UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
(2021-10-23)
Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penggunaan Indirect Evidence oleh KPPU dalam Proses Pembuktian Dugaan Praktik Kartel di Indonesia. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi dari perkembangan isu yang ...
TANGGUNG JAWAB CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH (Studi di Kantor Camat Sirombu, Kec. Sirombu, Kab. Nias Barat)
(2021-12-21)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Camat sebagai PPAT sementara dalam penerbitan akta jual beli tanah dan Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum atas kelalaian Camat sebagai PPAT sementara ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA HASIL KEJAHATAN UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRI YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2021-10-07)
Penggunaan dana hasil kejahatan untuk memperkaya diri sendiri
dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang (money laundry). Tindak pidana ini sangat berbahaya karena merupakan extra oedinary crime ...