Search
Now showing items 401-410 of 513
KEPEMILIKAN PROPERTI OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA”.
(2017-09-12)
Properti merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property (tanah), kekayaan pribadiatau kepemilikan barang secara fisik lainnya, dan ...
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN DALAM LINGKUNGAN KELUARGA (STUDI PUTUSAN NOMOR:2871/PID.B/2013/PN.MDN)
(2015-08-20)
Penganiayaan sebagaimana dilakukan didalam beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara lain Pasal 351 ayat 3 yang mengatur: “Bahwa kejahatan penganiayaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ...
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK SEWA BANGUNAN OLEH PEMILIK TANAH TERHADAP RUKO YANG DIBANGUN OLEH ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NO: 227/Pdt.G/2012/PN.Medan)
(2018-03-15)
Penelitian ini dilatar belakangi dengan kebutuhan manusia akan suatu bangunan sehingga mendorong satu sama lain untuk melakukan sewa menyewa suatu bangunan baik untuk rumah tinggal maupun bangunan untuk usaha yang di ...
PROSES PENYIDIKAN PELAKU PENCABULAN TERHADAP ANAK DI BAWAAH UMUR (Studi di polresta Medan)
(2014-07-24)
Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual ...
Analisis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Hasil Pelanggaran Merek
(2017-04-26)
Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat. Barang atau jasa yang diproduksi dengan melanggar hak merek ...
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan No.1586/Pid.B/2015/PN.Mdn)
(2017-08-24)
Dalam Undang- Undang Negera Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Hal ini di artikan bahwa Indonesia merupakan Negara Hukum yang menjunjung tinggi ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARGA BINAAN ANAK PEMASYARAKATAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas-I Tanjung Gusta, Medan)
(2018-09-11)
Manusia pada hakikatnya mempunyai hak minimal hak yang bersifat fundamental (relative), walaupun berada di dalam kandungan. Demikian juga halnya dengan seorang anak yang merupakan Anugerah Tuhan serta generasi penerus ...
PEMIDANAAN ANAK YANG BERSTATUS WARGA NEGARA ASING YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENCURIAN IKAN DI WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 21/PID.SUS/2013/PN.MDN)
(2016-04-16)
Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Anak harusnya dilakukan berdasarkan Pendidikan yang baik yang didapatkan oleh anak tersebut dan bimbingan yang baik oleh orang dewasa (orang tua, wali, guru, pendidik, dll ). Anak ...
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UU APARATUR NEGARA STUDY PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
(2015-04-17)
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui gambarn peran pegawai negeri sipil
Republik Indonesia khususnya di Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, Pegawai NegeriSipil daerah kabupaten merupakan pemeran utama ...
PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL SUMATERA UTARA DALAM MENGUNGKAPKAN JARINGAN PEREDARAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(2018-09-18)
Tindak pidana narkotika di Indonesia masih menjadi masalah yang mengancam generasi bangsa. Di Indonesia peredaran narkotika semakin merajalela. Dalam menjalankan aksinya para pengedar menggunakan berbagai macam cara. Untuk ...