Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 471-490 of 1598
-
LAPORAN PENGKAJIAN HUKUM TENTANG PERAN DAN TANGGUNGJAWAB ORGANISASI KEMASYARAKATAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(2022-02-03)Dalam membangun sebuah bangsa dapat dicapai melalui proses yang diawali dengan kesadaran rakyatnya baik secara individu atau bersama kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam ... -
LEGAL ANALYSIS OF CANCELLATION DUE TO MARRIAGENOT ELIGIBLE LEGAL ISLAMIC SHARI’AH(STUDY DECISION NUMBER 435 / Pdt.G / 2013 / PA.Mdn)
(2016-09)Penelitianinidilakukandengantujuanuntukmengetahuiapa yang menjadi pertimbangan hakim dalampembatalanperkawinan yang telah berlangsung dengan mengakukeduabelahpihakbelumpernahmenikahdanbagaimanaakibathukumatasakibatpembat ... -
LEGAL CONSEQUENCE OF HOLDING COMPANY BANKRUPTCY TOWARD SUBSIDIARY COMPANY ACCORDING TO LAW NO. 37 OF 2014 ABOUT BANKRUPTCY
(2018-09-12)Legal relations between holding company and subsidiary company exist after the subsidiary company register under the management of holding company. The objective is to support the continuity of the group business. Legal ... -
LEGAL ENFORCEMENT OF THE ADOPTED PEOPLE USING FISHING CATTLE TOOLS DAMAGES, DESTRUCTING THE FISH ECOSYSTEM (Case Study No.20 / Pid / Sus-prk / 2016 / PN.Mdn)
(2017-09-26)The Indonesian Sea stretches from Sabang to Marauke and from Miangas to Rote Island. The potential of marine resources owned by the Indonesian nation is very large. Because of Indonesia's vast and rich sea causes theft of ... -
LEGAL PROTECTION OF THE BUYER BY THE RECEIVABLE PURPOSE AGREEMENT BY REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE NO.84/PMK.012/2006 AND PRESIDENTIAL REGULATION RI NO. 9 YEARS
(2017-09-11)Factoring known today is first grown in North America, especially in the textile industry sector which until now is still one of the main business activities of factoring. Factoring is still relatively new in Indonesia, ... -
MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT HUKUM TATA NEGARA
(2023-06-19)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pelembagaan pertanggungjawaban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Penelitian ini ... -
MEKANISME CHECKS AND BALANCES SISTEM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
(2022-10-27)Peneliti ini bertujuan untuk mengindari pemusatan kekuasaan yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan, maka diperlu diadakan pembagian kekuasaan negara. Salah satu teori pembagian kekuasaan adalah teori Montesquieu yang ... -
MEKANISME PELAKSANAAN DAN KUALITAS KESEHATAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PENGGUNA BPJS KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BPJS
(2022-11-08)Kompleksitas problem Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak hanya soal administrasi yang rumit karena lamanya pengurusan administrasi BPJS di pusat pelayanan kesehatan dan pelayanan petugas kesehatan di rumah ... -
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA HAK KEPEMILIKAN PATEN YANG SUDAH TERDAFTAR BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN
(2024-06-05)Hak paten merupakan salah satu dari sekian banyak jenis HAKI. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan ... -
MEKANISME RECALL ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI PERWUJUDAN KEADAULATAN RAKYAT DI INDONESIA
(2018-09-22)UUD NRI 1945 Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Kedaulatan sendiri berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan itu berarti rakyatlah ... -
MERGER YANG DAPAT MENGAKIBATKAN TERJADINYA PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG MONOPOLI DAN PERSINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi di Kantor KPPU Wilayah 1 Medan)
(2020-09-01)Merger merupakan suatu strategi bisnis yang lazim digunakan dalam dunia usaha hal ini dikarenakan melalui merger, dapat memperluas pangsa pasar dalam waktu relati singkat sehingga dapat memaksimalisasi keuntungan yang ... -
MODEL PEMBINAAN PEREMPUAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASCA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(2023-11-27)Tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan ... -
MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MENGALAMI PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS KEARIFAN LOKAL (STUDI DI KABUPATEN NIAS INDUK)
(2022-11-29)Anak memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus ... -
NALISIS HUKUM ATAS DASAR PERTIMBANGAN PENUNTUT UMUM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA TUNTUTAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)
(2024-06-03)Tindak Pidana Korupsi telah mendapat perhatian dari masyarakat, dikarenakan disamping tindak membedakan tingkat pendidikan sampai dengan status sosial seseorang, hal ini juga akan mengancam tujuan negara yang diprioritaskan, ... -
P E R T A N G G U N G J A W A B A N P I D A N A P E L A K U Y A N G D E N G A N S E N G A J A MELAKUKAN MANIPULASI INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DENGAN TUJUAN AGAR DIANGGAP SEOLAH-OLAH DATA YANG OTENTIK YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL)
(2022-11-24)Kejahatan siber adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada tingkat keamanan ... -
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2022-01-27)Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal ... -
PELAKSANAAN ASAS KEHATI – HATIAN DALAM PENDAFTARAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Studi Putusan 21/Pdt.G/Ktg)
(2023-07-03)Pelaksanaan pendaftaran sertipikat hak atas tanah seringkali menjadi permasalahan di masyarakat bahkan sampai ke sidang pengadilan. Kepastian hukum pendaftaran tanah pada dasarnya terletak pada kekuatan sertipikat tanah ... -
PELAKSANAAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BUAH KELAPA SAWIT ANTARA PETANI SAWIT DENGAN TOKE SAWIT DI DESA PULO PAKKAT, KECAMATAN SUKA BANGUN, TAPANULI TENGAH
(2024-01-18)Asas keseimbangan adalah asas yang sangat mendasar dalam hukum, perjanjian dalam mewujudkan keadilan. Penerapan asas keseimbangan sangat diperlukan dalam transaksi jual beli buah kelapa sawit agar keseimbangan hak dan ... -
PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA PERUSAHAAN MINYAK KELAPA SAWIT di PT ISJ PMKS TANJUNG SELAMAT ASIAN AGRI DUSUN AEK NAULI KECAMATAN PANGKATAN LABUHAN BATU
(2020-09-12)Tujuan penulian skripsi ini mengetahui pelaksanaan corporate social responsibility yang dilakukan perusahaan khususnya pabrik minyak kelapa sawit kepada masyarakat sekitar perusahaan berdiri, serta sanksi-sanksi bagi ... -
PELAKSANAAN CSR OLEH PERUSAHAAN DALAM PEENGEMBANGAN WILAYAH DAN PEMANFAATAN SDM DIWILAYAH SEKITAR PERUSAHAAN (STUDY DI PT INTI TANI PESTISIDA BIDANG PUPUK DAN OBAT-OBATAN)
(2022-01-17)Di Indonesia CSR belum menjadi kewajiban, karena banyak perusahaan yang menganggap sebagai sekaedar bantuan seadanya. Selain itu, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari good corporate governance (GCG), yakni fairness, ...