Search
Now showing items 211-220 of 313
ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN
(2017-09-16)
PajakPenghasilanPasal 21 adalahpajakataspenghasilanberupagaji, upah, honorarium, tunjangan, danpembayaran lain dengannamadandalambentukapapunsehubungandenganpekerjaanataujabatan, jasadankegiatan yang dilakukanoleh orang ...
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH PERORANGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAHKONSTITUSI NOMOR 53/PUU-IX/2011)
(2017-07-10)
Partai Politik merupakan bagian penting dalam tatanan negara demokrasi karena merupakan manifestasi dari kebebasan berserikat yang telah mendapatkan jaminan dalam konstitusi. Akan tetapi tidak jarang partai politik dalam ...
PEMIDANAAN PELAKU PEREKRUTAN DAN PENGIRIMAN ANAK MENGAKIBATKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1913/PID.SUS/2015/PN.MDN)
(2017-09-12)
Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak haruslah dilakukan berdasarkan pendidikan yang baik yang didapatkan oleh anak dan bimbingan yang baik dari orang dewasa seperti orang tua, tenaga pendidik, wali dan lain-lain. ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING YANG MENANAMKAN MODAL DI NEGARA INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 2007
(2017-09-11)
Adapun permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor asing yang menanamkan modal di Indonesia dari pemungutan pajak menurut Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DENGAN SESAMA JENIS KELAMIN (Studi Kasus Nomor 90/Pid.Sus/2016/PN.Bms)
(2017-10-05)
Pelaku tindak kejahatan semakin marak melakukan pencabulan seksual terhadap anak sesama jenis kelamin karena korban dari pedophilia biasanya tidak berani melaporkan kasus yang dialami karena pelaku mengancam korban dengan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI (STUDI PUTUSAN No.712/PID.SUS/2012/PN.PBR)
(2017-08-05)
Tujuan utama penulis skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang tanpa hak menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor:712/P ...
PEMIDANAAN WARGA NEGARA ASING YANG SENGAJA MASUK ATAU BERADA DI WILAYAH NEGARA INDONESIA TANPA MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN DAN VISA YANG SAH DAN MASIH BERLAKU (Studi Putusan Nomor. No.1474/Pid.Sus/2016/PN.Mdn)
(2017-04-26)
Berbagai kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah di bidang pencegahan keluar atau masuknya orang baik Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia di perbatasan Indonesia baik di Darat, Laut maupun ...
TINDAK PIDANA YANG DENGAN SENGAJA MENGAKSES KOMPUTER DAN SISTEM ELEKTRONIK YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN BAGI ORANG LAIN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Studi Kasus Nomor : 132/PID.B/2012/PN.PWK)
(2017-04-25)
Perkembangan teknologi membawa dampak positif dalam perkembangan kehidupan manusia. Akan tetapi disamping itu juga dapat menimbulkan dampak negatif diantaranya munculnya bentuk kejahatan baru seperti, kejahatan penyalahgunaan ...
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN MEMBERIKAN SESUATU KEPADA HAKIM UNTUK MEMPENGARUHI PUTUSAN PENGADILAN (Studi putusan 161/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Jkt.Pst)
(2017-08-22)
Dewasa ini, Tindak Pidana Suap sering terjadi dikalangan masyarakat, Tindak Pidana Suap tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum, tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Negara. Salah Satu Tindak Pidana Suap yang dilakukan ...