| dc.description.abstract | Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat atau konsumen khususnya keluarga miskin yang dirugikan dalam kasus pengoplosan isi tabung MIGAS yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedudukan keluarga miskin dan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengguna gas ukuran 3 Kg dapat menuntut perlindungan hukum apabila terjadi kecelakaan akibat pengoplosan MIGAS dan diberikan sanksi administrasi ataupun sanksi pidana kepada pelaku usaha atas perbuatannya. Bagaimanakah pemidanaan terhadap seseorang yang mengoplos tabung isi gas 3 Kg ke dalam tabung gas 12 Kg Tanpa izin. ( Study Putusan No. 992/PID.B/2018/PN.MEDAN ).
Dalam bentuk Metode Penelitian hukum menggunakan buku-buku literature hukum dan undang-undang yang digunakan dalam menyelesaikan masalah, yaitu : Hukum Migas, Kebijakan Hukum Pidana Pidana dan Pemidanaan, Sistem sanksi dalam Hukum Pidana, Pidana Mati Dewasa ini, Hukum Penintensier, Pemidanaan dan Hukum Pidana, Hukum Pertambangan di Indonesia, Pemidanaan Pusat Sistem Informasi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Niaga Bahan Bakaa Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori dan Prakttik Peradilan, Tindak Pidana Makar Menurut KUHP, Asas Teori Praktik Hukum Pidana,Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana dan Asas-asas Hukum Pidana.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum yaitu pasal 54 UU RI No.22 tahun 2001, dakwaan kedua pasal 53 huruf d UU RI No.22 tahun 2001, Dakwaan Ketiga pasal 62 jo pasal 8 (1) huruf a, b dan c UU RI No.8 tahun 1999. Pemidanaan pidana penjara dan pidana denda oleh hakim kepada terdakwa sudah sesuai karna melebihi atau kurang dari batas maksimal dan minimal pidana dalam dakwaan. | en_US |
