| dc.description.abstract | Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama menyimpan senjata api dan amunisi (Studi Putusan No. 37/Pid.B/2016/PN.Blora).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hukum Normatif yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen.Bahan hukum primer ialah Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Studi Putusan No. 37/Pid.B/2016/PN.Blora. Bahan Hukum Sekunder berasal dari data karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan diatas sedangkan Bahan Hukum Tersier berasal dari dokumen atau bahan hukum yang mendukung Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti Kamus Hukum.
Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 Tahun 1951 telah sesuai diterapkan dalam perkara tindak pidana bersama-sama menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin dengan terdakwa I Warso Edi Santoso Als. Joko Bin Alm.Basir terdakwa II Suratno Als. No Bin Karim terdakwa III Sujiyanto Als. Koplak Bin Sukoso adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia No.12 tahun 1951, dimana unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi.Terhadap perbuatan terdakwa hakim Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan pidana dengan 3 (tiga) tahun.Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Blora sudah mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan, nilai kemanfaatan seperti yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. | en_US |
