PERLINDUNGAN HUKUM PEMENANG LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN PIHAK DEBITUR SEBAGAI PEMILIK JAMINAN

Abstract

Pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan merupakan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT). Proses ini memberikan hak kepada kreditur untuk melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum ketika debitur melakukan wanprestasi. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan lelang sering menghadapi berbagai kendala, termasuk gugatan dari debitur sebagai pemilik jaminan. Gugatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada kreditur dan institusi yang melaksanakan lelang, tetapi juga kepada pemenang lelang yang telah memenangkan lelang dengan itikad baik. Putusan Nomor 355/Pdt.G/2023/PN.Mdn merupakan salah satu contoh kasus yang menggambarkan konflik hukum antara pemenang lelang dan debitur sebagai pemilik jaminan. Penelitian ini berupaya menjawab dua permasalahan utama, yaitu hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan dan perlindungan hukum bagi pemenang lelang berdasarkan studi kasus putusan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan tipe penelitian kualitatif. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku referensi, dan jurnal. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan pendekatan-pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi pemenang lelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan mencakup permasalahan prosedural, administratif, serta konflik kepentingan antara kreditur, debitur, dan pemenang lelang. Perlindungan hukum bagi pemenang lelang yang beritikad baik membutuhkan penguatan implementasi, terutama dalam konteks penyelesaian gugatan yang diajukan oleh pihak debitur. Selain itu, diperlukan pengaturan prosedur yang lebih tegas untuk mengurangi potensi gugatan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Dengan solusi tersebut, efektivitas lelang sebagai instrumen penyelesaian kredit bermasalah dapat terjamin, sehingga mendukung stabilitas sistem perbankan di Indonesia.