Hukum: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 1598
-
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERBULLYING BERMUATAN PENISTAAN AGAMA YANG DAPAT DIAKSES SECARA LUAS OLEH MASYARAKAT DALAM JEJARING MEDIA SOSIAL
(2024-06-07)Kehadiran media sosial membuat berbagai kemudahan khususnya dalam proses interaksi antar masyarakat. Informasi yang diperoleh semakin cepat dapat diakses di media sosial. Kemudahan ini kemudian menimbulkan dampak negatif. ... -
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (IPDN)
(2024-06-07)Penerimaan Calon Praja IPDN seperti sekarang ini tentunya tidak sedikit para pemuda yang menginginkan sebagai IPDN inilah yang membuat sebagian dari Calon Praja IPDN menempuh berbagai cara untuk dapat lolos menjadi IPDN. ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAPOR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
(2024-06-07)Perlindungan dan bantuan hukum terhadap hak individu warga negara diatur dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas ... -
TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DALAM MASA KAMPANYE MELAKUKAN PENYUAPAN SUARA PADA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD
(2024-06-07)Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Repbulik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang ... -
UPAYA PEMBELAAN TERPAKSA (Noodweer) PELAKU PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT
(2024-06-07)Kejahatan terhadap tubuh diatur dalam Bab XXII sakit, luka atau penderitaan pada korban.Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan mengetahui Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Sehingga Membebaskan Pelaku Penganiayaan Berat dari ... -
URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP OKNUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBD)
(2024-06-07)Salah satu bentuk dari pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan adalah pembangunan yang dilakukan tidak hanya di daerah perkotaan, tetapi juga di daerah pedesaan.Desa merupakan ujung terdepan wilayah yang bersentuhan ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ILLEGAL LOGGING DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
(2024-06-07)Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan bahwa setiap menitnya hutan Indonesia seluas 7,2 hektar musnah akibat destructive logging (penebangan yang merusak). Departemen Kehutanan menyatakan bahwa kerugian akibat pencurian ... -
PROSES PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
(2024-06-07)Korupsi merupakan masalah yang hampir terjadi di seluruh negara di dunia. Korupsi adalah masalah global yang menjadi perhatian semua orang dan merupakan kejahatan luar biasa. Perkembangan kasus korupsi yang terus meningkat ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MELEBIHI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
(2024-06-07)Penelitian ini membahas analisis penerapan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan penuntut umum. Seorang hakim umumnya bertugas dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Dalam peradilan ... -
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN PIDANA MATI DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ISTRI HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN
(2024-06-07)Tindak Tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu perbuatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(2024-06-07)Anak merupakan suatu anugerah yang telah diterima dari Tuhan dan kelak akan menjadi penerus masa depan bangsa. Anak yang berkonflik dengan hukum wajib diberikan perlindungan hukum. Pertanggungjawaban pidana pelaku persetubuhan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
(2024-06-07)Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah Negara hukum, yang dimana hal ini memberikan pengertian bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang tidak berdasar atas ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCURIAN IDENTITAS DIGITAL DALAM KEJAHATAN CYBERCRIME
(2024-06-07)Penelitian ini membahas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencurian Identitas Digital Dalam Kejahatan Cybercrime tentang Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Identity Theft (Pencurian Data Pribadi) dalam transaksi elektronik ... -
KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA
(2024-06-07)Badan Narkotika Nasional adalah suatu Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap ... -
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM TENTARA NASIONAL INDONESIA
(2024-06-07)Tentara Nasional Indonesia adalah sekelompok orang yang telah menjalani latihan yang ekstensif dalam rangka menunaikan tugas dan bela negara. Selain itu, TNI harus mematuhi semua standar hukum dan militer yang berlaku ... -
PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN DI KEJAKSAAN
(2024-06-06)Suatu perubahan selain memberi dampak positif biasanya selalu dibarengi dengan adanya suatu dampak negatif sehingga perkembangan teknologi dan informasi, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR YANG DI PEKERJAKAN SEBAGAI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK)
(2024-06-06)Anak-anak sering kali dijadikan objek eksploitasi ekonomi dan lain sebagainya, dikota-kota besar anak-anak dijadikan objek belas kasihan oleh orang tuanya dengan cara mendorong anak-anaknya supaya menjadi pekerja seks ... -
TINDAK PIDANA MENGHINA CALON PESERTA LEGISLATIF DAN MENGADU DOMBA MASYARAKAT
(2024-06-06)Indonesia adalah Negara yangmenganut system demokrasi, sehingga budaya demokrasi sudah mengakar di benak masyarakat Indonesia. Sistem ini memang sudah dianut oleh bangsa Indonesia sejak kemerdekaan Republik Indonesia. ... -
IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU
(2024-06-06)Pembuktian seorang terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting daam acara pidana. Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, ... -
RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(2024-06-06)Tindak kekerasan, terutama kekerasan seksual, merupakan isu yang selalu menarik dan menjadi perhatian masyarakat luas, khususnya karena dampaknya yang seringkali traumatis, terutama bagi anak-anak. Dalam konteks hukum, ...