Hukum: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 1458
-
KEDUDUKAN DAN PERAN KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
(2024-01-22)Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan Negara khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh Jaksa agung yang dipilih oleh ... -
KEDUDUKAN DAN PERANAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRASI DI INDONESIA
(2024-01-22)Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik ... -
KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(2024-01-18)Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan masalah serius, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan ... -
PELAKSANAAN MEDIASI PENAL DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK KORBAN
(2024-01-18)Penyelesaian perkara diluar pengadilan melalui mediasi penal merupakan perkembangan baru dalam ranah hukum pidana yang membawa implikasi mulai diterapkan dimensi bersifat privat kedalam ranah hukum publik. Adapun ... -
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA LAUNDRY SEPATU MENURUT UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2024-01-18)Kehadiran usaha jasa laundry memberikan dampak positif bagi masyarakat, salah satunya dapat meringankan beban pekerjaan rumah terutama para masyarakat yang tinggal sendirian atau jauh dari keluarga yang semula mencuci ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERGUGAT YANG MENGAMANKAN ATM MILIK PEWARIS ATAS GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT
(2024-01-18)Permasalahan waris merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini sering menimbulkan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Jika pihak waris telah memenuhi semua persyaratan untuk pencairan dana warisan, namun ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA ADANYA PESANGON YANG DIBERIKAN PERUSAHAAN KEPADA PEKERJA TETAP
(2024-01-18)Bekerja merupakan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan bekerja, manusia berharap akan memperoleh suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Pekerjaan merupakan hal terpenting yang sangat melekat dalam ... -
ANALISIS HUKUM PERBUATAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT
(2024-01-18)Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi seseorang itu dapat dikatakan wanprestasi dalam perjanjian kredit serta hal apa yang dapat dinyatakan wanpretasi agar dapat dijatuhkan hukuman ... -
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM PENGELOLAAN HARTA PENINGGALAN YANG TIDAK TERURUS (STUDI PENELITIAN BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN)
(2024-01-18)Sebagai umat manusia yang merupakan makhluk hidup dimuka bumi, terdapat beberapa macam peristiwa hukum yang penting bagi manusia dalam kehidupannya, yaitu meliputi peristiwa hukum kelahiran, peristiwa hukum perkawinan, ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DALAM HAL PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
(2024-01-18)Asuransi jiwa dianggap mampu untuk melindungi diri dari resiko diluar yang tidak diharapkan seperti kecelakaan yang tidak dapat di ketahui. Adapun masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap ... -
EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA TANPA PENGADILAN AKIBAT DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN MENURUT PERKAP NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA
(2024-01-18)POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011 dengan tujuan agar pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia terselenggara secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggung ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS ADANYA WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH
(2024-01-18)Perjanjian kredit pada umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting. Bank sebagai lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan ... -
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI OLEH PENJUAL DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEBIDANG TANAH DAN BANGUNAN
(2024-01-18)Tanah mempunyai peranan penting dan strategis bagi kehidupan manusia, Semakin meningkatnya jumlah penduduk akan berbanding lurus terhadap meningkatnya kebutuhan orang akan tanah, yang dijadikan sebagai tempar hunian/tempat ... -
PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN MODAL KERJA DENGAN AGUNAN TANAH DI BANK RAKYAT INDONESIA
(2024-01-18)Penelitian ini tentang penyelesaian sengketa wanprestasi atas perjanjian modal kerja dengan agunan tanah di Bank Rakyat Indonesia (Putusan Nomor 11/Pdt.G/2020/Pn.Mbn). Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN PROMO YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA
(2024-01-18)Ini merupakan salah satu teknik atau cara bagi seseorang untuk menarik minat pembeli, prmo-promo yang seharusnya menjadi daya tarik guna mencari konsumen akan tetapi kadang kala promo tersbut tidak benar dan mengakibatkan ... -
PENGIMPLEMENTASIAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAPAT DI JADIKAN SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2022
(2024-01-18)Hak kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat di golongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak berwujud. Dalam Hak kekayaan inteltual terdapat juga, dua hak yang ... -
TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP KREDITUR AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
(2024-01-18)Perjanjian pinjam meminjam adalah suatu bentuk transaksi keuangan yang umum terjadi dalam konteks peminjaman dana antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (penerima pinjaman). Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak ... -
KEABSAHAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA TIDAK TERTULIS BERDASARKAN HUKUM PERDATA SKRIPSI
(2024-01-18)Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan. syarat sahnya sebuah ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DENGAN PEMBAYARAN GANTI RUGI YANG BERKEKUATAN HUKUM
(2024-01-18)Peralihan hak atas tanah adalah berpindahnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PP No. 24/1997 membagi peralihan hak atas ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK PENYEWA TERHADAP PIHAK YANG MENYEWAKAN AKIBAT WANPRESTASI DALAM SEWA MENYEWA TANAH
(2024-01-18)Pengaruh tanggung jawab hukum dari pihak penyewa terhadap pihak yang menyewakan yang mengakibatkan terjadinya wanprestasi dalam sewa menyewa tanah dari studi Putusan nomor 360/PDT/2020/PT BDG tersebut mengakibatkan adanya ...