Search
Now showing items 11-20 of 45
Penerapan Asas Teritorial Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal Oleh Kapal Asing
(2019-10-17)
Salah satu asas yang dianut dalam KUHP Indonesia adalah asas teritorial, yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia maka ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR (Studi Putusan No.1815/Pid.sus/2018/PN.Mdn)
(2019-09-13)
Lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, merupakan program kebijakan pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke tabung LPG 3Kg melalui pembagian paket tabung LPG 3Kg. Kebijakan ini dimanfaatkan ...
ANALISIS HUKUM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA ANCAMAN KEKERASAN DENGAN CARA MENAKUT-NAKUTI MELALUI MEDIA SOSIAL (STUDI PUTUSAN NOMOR.1210/PID.SUS/2018/PN.MDN)
(2020-09-22)
Salah satu media elektronik yang banyakdigunakanmasyarakatdalamkegiatansehari-harinyayaknitelepongenggam (handphone).Makabanyakpihak yang menggunakanhandphoneatauteknologisebagaisuatutindakkejahatan.Bentukkejahatanduniam ...
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN DENGAN MAKSUD UNTUK DI EKSPLOITASI DILUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO.215/PID.SUS/2019/PN PYA)
(2022-01-27)
Tindak pidana mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, ...
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA YANG SECARA SAH TIDAK SAH MEMANEN HASIL PERKEBUNAN (Studi Putusan Nomor : 254/Pid.Sus/2020/PN Stb)
(2022-01-20)
Perkebunan merupakan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Berdasarkan penjelasan atas ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI (Studi Putusan No 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
(2022-01-17)
Tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai merupakan tindak pidana yang berantas secara serius oleh negara, dikarnakan tindak pidana terhadap cukai merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan ...
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU (Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 1469/Pid.B/2020/PN Mdn)
(2022-01-17)
Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan Olch kejahatan mata uang ini adalah daat mengancam kondiri moneter dan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PIMPINAN KLINIK SARANA PELAYANAN YANG TELAH MEMPERKERJAKAN DOKTER ASING DAN MENGEDARKAN OBAT TANPA IZIN
(2021-10-28)
Tindak pidana izin praktik dan izin edar obat merupakan suatu perbuatan yang melanggar dan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terutama pada bidang perizinan yang dimana bertujuan untuk ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA PABRIK ATAS TINDAK PIDANA DUMPING TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 700/PID.B/LH/2020/PN BDG)
(2022-01-20)
Menurut Undang-Undang Pengelolahan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (24) Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PANGAN YANG MEMPRODUKSI PANGAN UNTUK MENGGUNAKAN BAHAN YANG DILARANG SEBAGAI BAHAN TAMBAHAN PANGAN (Studi Putusan No. 172/Pid.Sus/2018/PN.Jth)
(2022-02-02)
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Namun dalam kenyataannya banyak pihak-pihak yang memproduksi, menyalurkan maupun menjual ...