Search
Now showing items 1621-1630 of 1669
ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK
(2024-11-05)
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Banyak faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja ...
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI
(2024-11-05)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) apabila tenaga kerja yang ditempatkan ke luar negeri tidak mendapatkan pekerjaan berdasarkan ...
TINJAUAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SECARA PERORANGAN TANPA MEMBERIKAN HAK PESANGON
(2024-11-05)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang yang sedang berlaku. PHK merupakan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran ...
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PRA KAWIN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA BAWAAN BAGI PARA PIHAK DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
(2024-11-05)
Perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan ...
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PETUGAS KEBERSIHAN JALAN SEBAGAI PEKERJA HARIAN LEPAS BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP NIAS SELATAN
(2024-11-05)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak petugas kebersihan jalan mengenai upah hari masuk kerja berdasarkan undang-undang no. 6 tahun 2023 tentang cipta kerja Dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh kantor ...
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYETORAN SEJUMLAH UANG KE KAS NEGARA YANG PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (AFWEZIGHEID) OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN
(2024-11-05)
Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya. Balai Harta Peninggalan (BHP) ditugaskan untuk menjadi wali dari si tidak hadir dan melakukan pengelolaan harta kekayaan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTRI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(2024-11-05)
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah peristiwa sosial yang sering ditemui di berbagai kelas sosial, baik di kalangan kelompok pendapatan atas dan juga bawah. Latar belakang munculnya kekerasan dalam rumah ...
ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR UTANG
(2024-11-05)
Penelitian ini bertujuan agar mengetahui akibat – akibat hukum yang dialami oleh debitur yang pailit terhadap perjanjian sewa-menyewa menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaa Kewajiban Pembayar Utang. ...
ANALISIS YURIDIS SISTEM KEADILAN PEMILU SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022
(2024-11-13)
Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, sebuah pemilu akan sah dan memeroleh legitimasi bila mana ia dilaksanakan secara adil. Pemilu yang adil merupakan salah satu mandat konstitusional yang secara tegas ...
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI
(2024-11-13)
Dalam kehidupan bermasyarakat, ada peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama, hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban, keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau ...