Search
Now showing items 1-10 of 1108
ANALISIS PUTUSAN HAKIM YANG MENJATUHKAN PIDANA KEPADA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA YANG MENGAKU DIRINYA SEBAGAI ORANG LAIN (PUTUSAN NO. 171/Pid.Sus/2019/PN.BNA)
(2020-03-23)
Pemilihan umum merupakanpranataterpentingdalamsetiap Negara demokrasisebagaibentuk paling nyatadalampenyelenggaraan Negara dibawaketentuanrule of law yang harusdilakukansecarabebas, jujur, danadilberdasarkankedaulatanrakyat. ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG (StudiPutusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT)
(2020-03-10)
Masalahkejahatandalammasyarakatmempunyaigejala yang sangat kompleks danrawan sertasenantiasa menarikuntukdibicarakan.Hal inidapat ipahamikarenapersoalankejahatanitusendiridalamtindakan yang merugikandan bersentuhanlangsu ...
ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor: 18/PID.SUS/2018/PN.Bau)
(2020-03-23)
Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Analisis hukum tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2018/PN.Bau.
Penelitian ini ...
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI (Studi Putusan Nomor: 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr)
(2020-03-21)
Analisis Putusan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri pada perkara Nomor: 531/Pid.Sus/2019/PN.Mtr, ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORANG YANG MELAKUKAN PENEMPATAN TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA TANPA IJIN (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 1074/ Pid.SUS/2018/ PN.Mdn )
(2020-04-10)
Perkembangan globalisasi mendorong arus modal ke berbagai penjuru dunia, sehingga cenderung tingkat kesejahteraan para pekerja terkadang berbeda disebuah negara. Hal ini juga menimbulkan keinginan orang-orang untuk bekerja ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN DATA UNTUK MEMPEROLEH DOKUMEN PERJALANAN TANPA MEMENUHI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (StudiPutusan No. 35/Pid.Sus/2019/PN. BGR)
(2020-05-07)
Penelitianinibertujuanuntukmengetahuibagaimanapertanggungjawabanpidanaterhadappemalsuan data untukmemperolehdokumenperjalanantanpamemenuhiundang-undangnomor 6 tahun 2011 tentangkeimigrasian. Adapun yang menjadipermasalah ...
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PEGADAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
(2020-06-28)
Pegadaian bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang sebuah kebijaksanaan dan program pemerintah dibidang ekonomi dan dibidang pembangunan nasional yang melalui penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai serta menyediakan ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PINJAMAN MACET ANGGOTA KOPERASI YANG TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (STUDY KASUS DI CU.PARDOMUAN PAKKAT )
(2020-06-25)
Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi,maka sarana penyidiaan dana yang dibutuhkan masyarakat serta diperluas lagi, koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat perlu didorong dan diupayakan agar rakyat dapat hidup ...
KEDUDUKAN PERATURAN DESA DALAM SISTEM HUKUM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA
(2020-06-10)
Padatataranpraktis, pemberianotonomidaerah seluas-luasnyaberarti pemberiankewenangandankeleluasaankepadadaerahuntukmengeloladanmemanfaatkansumberdayadaerahsecara optimal. Meskipuntitikberatotonomi diletakkanpadatingkatKa ...
KAJIAN YURIDIS PELUANG DAN TANTANGAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-11/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK)
(2020-04-11)
Kajian ini dilatarbelakanggi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013 tentang Pemilu serentak, yang bertujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam pelaksanaan Pemilu meminimalisir politik biaya tinggi ...