Search
Now showing items 51-60 of 79
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
(2021-10-07)
Tindak Pidana Pemilu di Indonesia dalam perkembangnnya mengalami banyak perubahan, baik berupa peningkatan jenis tindak pidana hingga perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Salah satu bentuk Tindak Pidana Pemilihan ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Nomor : 26-K/PM 1-02/AD/III/2019)
(2021-12-07)
Tindak Pidana Desersi merupakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Nomor : 26-K/PM 1-02/AD/III/2019)
(2021-12-07)
Tindak Pidana Desersi merupakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, ...
PEMIDANAAN PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MENYURUH ORANG LAIN MEMBUAT FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SEBENARNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.SUS/2018/PN. Jkt. Sel)
(2021-12-07)
Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara ...
URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst)
(2021-12-07)
Urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi adalah kewajiban korporasi untuk menerima balasan akibat tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini dapat dimintakan kepada korporasi berdasarkan teori-teori ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA KARENA KELALAIANNYA MENGGUNAKAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHANYA TANPA IZIN DARI PEMERINTAH
(2021-12-07)
Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, sehingga penggunaan sumber daya air untuk keperluan usaha wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Apabila tanpa izin dari pemerintah, maka pelaku usaha tersebut telah melakukan ...
PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI
(2021-12-07)
Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA LAGU “LAGI SYANTIK”
(2021-12-14)
Hak cipta merupakan hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif yang terdiri dari 2 hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Seiring dengan perkembangan ...
“ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI PADA SHOPEE)”
(2021-12-14)
Perlindungan hak konsumen terhadap asas kebebasan berkontrak dalam transaksi e-commerce menurut hukum positif pada shopee. Jual beli secara online yang dilakukan oleh shopee merupakan bisnis online yang dilakukan yang ...
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN TERHADAP BARANG NIAGA MELALUI DARAT (STUDI KASUS PT. JASA TUNAS AGUNG KOTA MEDAN JALAN SEMPURNA UJUNG NO. 148)
(2021-12-14)
Pengangkutan darat, sebagai bagian integral dari pembangunan transportasi nasional memerlukan perhatian, karena mempunyai beberapa fungsi yang strategis antara lain: sarana penghubung dan membuka isolasi daerah-daerah ...