Search
Now showing items 471-480 of 669
IMPLIKASI PERUBAHAAN UUD 1945 TERHADAP KEDUDUKAN DAN MASA JABATAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(2022-10-27)
Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik demikian bunyi UUD 1945 Pasal 1 ayat (1) . Ketentuan ini memuat dua konsep, yaitu mengenai bentuk Negara (Negara Kesatuan) dan bentuk Pemerintahan (Negara ...
IMPLEMENTASI PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN (UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH)
(2022-10-27)
Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Oleh karena itu, ...
GAGASAN PERUBAHAN MASA JABATAN PRESIDEN MELALUI PERUBAHAN PASAL 7 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSIONALISME
(2022-10-27)
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia permasalahan mengenai masa jabatan Presiden dan perubahan UUD 1945 bukanlah hal yang baru terjadi. Isu hukum yang terjadi dewasa ini mengenai gagasan perubahan masa jabatan Presiden ...
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPADINA DIMASA PANDEMI COVID-19
(2022-10-27)
Fenomena pandemi COVID-19 sebagai bencana Global menimbulkan dampak yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung di Dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan ketidakseimbangan yang berlangsung dalam ...
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XI /2013 TERHADAP PEMILIHAN SERENTAK DI INDONESIA
(2022-10-27)
Putusan demikian dihasilkan meski telah diketahui bahwa original intent Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 memang menentukan agar pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ...
PERANAN AN PEMERINTAH KELURAHAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun)
(2022-10-27)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan lurah dalam pemberdayaan masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan di Kelurahan Girsang Kecamatan Girsang Sipangan Bolon Kabupaten Simalungun, ...
TINJAUAN YURIDIS PREROGATIF PRESIDEN MENERBITKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
(2022-10-27)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai ketentuan Hak Prerogatif Presiden yang mana dalam prakteknya kekuasaan Presiden RI sebagai kepala negara sering disebut dengan istilah “hak prerogatif Presiden” dan diartikan ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASSET INVESTOR PADA PASAR MODAL MELALUI DANA PERLINDUNGAN PEMODAL (DPP)
(2022-10-31)
Kepercayaan dan kredibilitas pasar merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. ...
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BAGI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 6 TAHUN 2011
(2022-10-31)
Bersamaan dengan perkembangan di dunia internasional, telah terjadi perubahan di dalam negeri yang telah mengubah paradigma dalam berbagai aspek ketatanegaraan seiring dengan bergulirnya reformasi di segala bidang. Perubahan ...
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PT OVO FINANCE INDONESIA PERSPEKTIF PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN
(2022-10-31)
Perusahaan pembiayaan merupakan perusahaan yang menyediakan barang atau modal yang dibutuhkan masyarakat melalui kerjasama dengan perusahaan yang menyediakan barang dimaksud dengan mekanisme pembayaran secara ...