Search
Now showing items 341-350 of 669
“ANALISIS PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MENURUT HUKUM POSITIF (STUDI PADA SHOPEE)”
(2021-12-14)
Perlindungan hak konsumen terhadap asas kebebasan berkontrak dalam transaksi e-commerce menurut hukum positif pada shopee. Jual beli secara online yang dilakukan oleh shopee merupakan bisnis online yang dilakukan yang ...
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA ANGKUTAN TERHADAP BARANG NIAGA MELALUI DARAT (STUDI KASUS PT. JASA TUNAS AGUNG KOTA MEDAN JALAN SEMPURNA UJUNG NO. 148)
(2021-12-14)
Pengangkutan darat, sebagai bagian integral dari pembangunan transportasi nasional memerlukan perhatian, karena mempunyai beberapa fungsi yang strategis antara lain: sarana penghubung dan membuka isolasi daerah-daerah ...
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PAILITNYA PERUSAHAAN BERDASARKAN UU NOMOR 37 TAHUN 2004 DAN UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(2021-12-14)
Semakin berkembangnya bisnis di Indonesia, menjadikan suatu permasalah bagi konsumen ketika perusahaan tersebut tidak dapat lagi berjalan sesuai dengan ketentuan. Saat ini, banyak perusahaan yang mengalami kepailitan. ...
TINJAUAN YURIDIS MEKANISME PENYELESAIAN HUKUM PADA SENGKETA PEER TO PEER LANDING
(2021-12-14)
Penelitian ini disusun karena terjadinya Munculnya fasilitas Peer to Peer Lending ini sangat menarik. Peer to Peer Lending merupakan fasilitas kredit tanpa agunan untuk memperoleh pinjaman. Tetapi dengan keefektifan yang ...
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI PADA KOPERASI SYARIAH BMT EL Munawar Jl. Arief Rahman Hakim No.274, Ps. Merah Tim., Kec. Medan Area
(2021-12-14)
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan disini termasuk lembaga keuangan mikro dengan basis ...
ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MEMPERSULIT PENYIDIKAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PREKURSOR NARKOTIKA DI MUKA SIDANG PENGADILAN (Studi Putusan No. 2229/Pid.Sus/2019/PN.Mdn)
(2021-12-16)
Pihak aparat kepolisian sudah berusaha kerja keras dalam memerangi atau menghambat laju peredaran narkotika di masyarakat, dengan informasi dari masyarakat polisi dapat mengetahui adanya peredaran narkotika. Pemberantasan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BUMD (BADAN USAHA MILIK DAERAH) YANG MELAKUKAN PENJUALAN HASIL HUTAN LINDUNG (Putusan Nomor : 150/pid.B/LH/2018/PN Plg)
(2021-12-16)
Perdagangan kayu Illegal semakin marak terjadi di Indonesia akibat dari pengamanan yang kurang baik. Illegal logging merupakan kegiatan penebangan, pengangkutan, atau penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin ...
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA SUAP YANG DILAKUKAN OLEH PEJABAT KEPALA DAERAH SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT
(2021-12-16)
Korupsi merupakan perbuatan tercela yang selalu terjadi dari tahun ke tahun. Perbuatan korupsi ini telah menyebabkan banyak kerugian terhadap negara, dan masyarakat selalu menjadi korbannya. Korupsi dikategorikan sebagai ...
PEMISAHAN BERKAS PERKARA PIDANA (SPLITSING) OLEH PENUNTUT UMUM SEBAGAI UPAYA PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Di Kejaksaan Negeri Medan)
(2021-12-16)
Penuntut Umum memiliki kewajiban untuk mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diserahkan oleh penyidik. Adapun yang diteliti adalah kelengkapan formil dan materil suatu berkas perkara. Apabila Penuntut Umum menemukan ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PT (Studi Putusan No : 30/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn.Sby)
(2021-12-16)
Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karna merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara. Pertimbangan hakim memegang peran yang penting dalam suatu putusan bebas. ...