Search
Now showing items 321-330 of 669
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENYEWAKAN GENSET TANPA IZIN USAHA (Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2018/PN DPS)
(2022-02-02)
Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Ketenagalistrikan
adalah sebuah penelitian hukum yang diangkat berdasarkan sebuah peraturan perundang-undangan yang baru dibentuk. Bahwa Undang-undang Ketenagalistrikan ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 243/PID.SUS/2019/PN.PLI)
(2022-02-02)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha dan pertanggung-jawaban pelaku penyimpanan minyak bumi tanpa ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN DANA HASIL KEJAHATAN UNTUK MEMPERKAYA DIRI SENDIRI YANG MELANGGAR UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
(2021-10-07)
Penggunaan dana hasil kejahatan untuk memperkaya diri sendiri
dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang (money laundry). Tindak pidana ini sangat berbahaya karena merupakan extra oedinary crime ...
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELEMBUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2019
(2021-10-07)
Tindak Pidana Pemilu di Indonesia dalam perkembangnnya mengalami banyak perubahan, baik berupa peningkatan jenis tindak pidana hingga perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Salah satu bentuk Tindak Pidana Pemilihan ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Nomor : 26-K/PM 1-02/AD/III/2019)
(2021-12-07)
Tindak Pidana Desersi merupakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Nomor : 26-K/PM 1-02/AD/III/2019)
(2021-12-07)
Tindak Pidana Desersi merupakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, ...
PEMIDANAAN PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MENYURUH ORANG LAIN MEMBUAT FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SEBENARNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.SUS/2018/PN. Jkt. Sel)
(2021-12-07)
Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara ...
URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst)
(2021-12-07)
Urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi adalah kewajiban korporasi untuk menerima balasan akibat tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini dapat dimintakan kepada korporasi berdasarkan teori-teori ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA KARENA KELALAIANNYA MENGGUNAKAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHANYA TANPA IZIN DARI PEMERINTAH
(2021-12-07)
Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, sehingga penggunaan sumber daya air untuk keperluan usaha wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Apabila tanpa izin dari pemerintah, maka pelaku usaha tersebut telah melakukan ...
PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI
(2021-12-07)
Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan ...