Search
Now showing items 231-240 of 669
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TANPA IZIN OPERASI (STUDI PUTUSAN NO. 1125/PID.SUS/2018/PN BJM
(2022-01-12)
Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua, di satu sisi dapat memberikan manfaat(bagi pertumbuhan ekonomi) sedangkan di sisi lain dapat ...
PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN KEBIRI TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk)
(2022-01-12)
Untuk mengetahui penjatuhan pidana dan kebiri terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dalam perspektif hukum, tindak pidana kejahatan kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang ...
PROSES PEMUSNAHAN BARANG SITAAN NARKOTIKA (STUDI DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA)
(2022-01-12)
Berkembangnya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Informasi di Indonesia mengakibatkan semakin meningkatnya kejahatan baik dilakukan oleh masyarakat maupun pejabat. Seperti di Sumatera Utara kejahatan narkotika mengalami ...
UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI MENYEBARKAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI UNIT CYBER POLDA SUMATERA UTARA)
(2022-01-12)
Kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif yang sangat merugikan orang perorangan, masyarakat jika disalah gunakannya teknologi. Pengguna media sosial ...
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 556/Pid.Sus/2019/PN.Bls)
(2022-01-17)
itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan Lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh Negara. suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang ...
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 41-K/PM.III-19/AD/III/19 PENGADILAN MILITER JAYAPURA)”
(2022-01-17)
Negara indonesia merupakan negara negara hukum. Negara yang berdasarkan hukum berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun rakyatnya haruslah berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggung jawabkan ...
TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA MENGGUNAKAN IJAZAH PALSU OLEH KEPALA DESA (Putusan No.100/Pid.sus/2020/PN Gpr)
(2022-01-17)
Ijazah adalah suatu dokumen yang berfungsi sebagai bukti otentik bahwa seseorang telah menjalani tahap pendidikan secara formal dan berhasil lulus ujian. Ijazah merupakan suatu bukti bagi seseorang untuk melanjutkan kesekolah ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI (Studi Putusan No 18/Pid.Sus/2020/PN Mdn)
(2022-01-17)
Tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai merupakan tindak pidana yang berantas secara serius oleh negara, dikarnakan tindak pidana terhadap cukai merupakan tindak pidana yang dapat mengakibatkan ...
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN KASUS TINDAK PIDANA PENGEDARAN MATA UANG PALSU (Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 1469/Pid.B/2020/PN Mdn)
(2022-01-17)
Kejahatan pemalsuan uang dan pengedaran mata uang palsu saat ini menjadi semakin meresahkan masyarakat, dimana dampak utama yang ditimbulkan Olch kejahatan mata uang ini adalah daat mengancam kondiri moneter dan ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN HUBUNGAN HOMOSEKSUAL TERHADAP SESAMA ANGGOTA TNI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.III-12/AD/II/2020)
(2022-01-17)
Perilaku penyimpangan seks salah satu diantaranya yaitu homoskesual cenderung terus meninggi jumlahnya di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan TNI. Keberadaan LGBT di Indonesia menjadi kontroversi karena dianggap ...