Search
Now showing items 141-150 of 669
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
(2022-01-27)
Penelitian ini di latar belakangi oleh Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli utara terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ...
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN Wat)
(2022-01-27)
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan ...
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN SURAT PENANGKAPAN IKAN (SIPI) (STUDI PUTUSAN NO 209/Pid.Sus/2019/PN KPG)
(2022-01-31)
Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Penyalahgunaan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana perikanan tanpa ...
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya)
(2022-01-31)
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.B/2020/PN. LsS)
(2022-01-31)
Commanditaire Vennootschap (CV) adalah bentuk badan usaha korporasi yang bukan berbadan hukum sebagai pelaku tindak pidana dibidang perpajakan. Perbuatan hukum dalam CV dilakukan oleh sekutu komplementer yang adalah ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERCOBAAN PERDAGANGAN ORANG UNTUK KEPERLUAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NOMOR 667/PID.SSUS/2018/PN MDN)
(2022-01-31)
Tindak pidana perdagangan orang merupakan kegiatan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan, seseorang dengan ancaman kekerasan untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Tindak ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(2021-10-30)
Seiring dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi, maka semakin banyak juga beban sosial dan beban kriminalitas yang hadir didalam masyarakat. Khususnya dalam cakupan pergaulan yang sangat bebas tentunya ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE SHOP AKIBAT ADANYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE
(2021-10-30)
Berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada perubahan dalam bidang ekonomi yang membuat mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung, dan pelaksanaannya sudah memberi ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE SHOP AKIBAT ADANYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE
(2021-10-30)
Berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada perubahan dalam bidang ekonomi yang membuat mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung, dan pelaksanaannya sudah memberi ...
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM MENYELESAIKAN PENANDATANGANAN DOKUMEN-DOKUMEN BISNIS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH PRIVYID
(2021-10-30)
Penggunaan tanda tangan digital (TTD) di saat pandemi wabah Virus Covid-19 sekarang ini, manfaatnya sangat dirasakan oleh penggunanya, khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam melakukan penandatanganan dokumen-dokumen ...