Search
Now showing items 1-10 of 181
KOTA MEDAN SEBAGAI KOTA LAYAK ANAK IMPLEMENTASI PASAL 34 UUD 1945 BERDASARKAN PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 12 TAHUN 2022
(2023-06-19)
Di Indonesia, pelaksanaan pemenuhan hak anak masih memiliki kualitas perlindungan dan pemeliharaan yang rendah dan perlu banyak perbaikan, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan sewenang-wenang terhadap anak. Pemerintah ...
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA DALAM PERSPEKTIF PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
(2023-06-19)
Pada Tanggal 18 Januari 2022, merupakan hari bersejarah bagi Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah. Dengan ...
KEWENANGAN KEJAKSAAN JENDERAL MUDA BIDANG TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2019
(2023-06-19)
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017, dalam peraturan ini terdapat jalur baru bagi para ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA JASA TRANSPORTASI ONLINE SHOPEEFOOD DI KOTA MEDAN
(2023-06-16)
Transportasi merupakan aspek penting dalam kehidupan karena memberikan konstribusi dalam aktivitas manusia sehari-hari. Salah satu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat Kota Medan untuk pemesanan suatu produk ...
KEDUDUKAN DAN PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(2023-06-19)
Dewan perwakilan daerah (DPD) adalah entitas lembaga negara yang telah terbentuk berdasarkan amanat UUD 1945, Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen indonesia ...
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2023-06-16)
Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah berperan dalam pembentukan peraturan daerah melalui proses pengajuan, pembahasan, dan penetapan peraturan daerah. Pemerintah ...
TINJAUAN YURIDIS KEWENANANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH
(2023-06-19)
Kewenangan Mahkamah Agung dalam menguji Peraturan Daerah dijelaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama dengan Undang-Undang ...
MASA JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENURUT HUKUM TATA NEGARA
(2023-06-19)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pelembagaan pertanggungjawaban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945Penelitian ini ...
PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA SETELAH KELUARNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
(2023-11-22)
Kejahatan dapat terjadi di lingkungan masyarakat baik anak-anak, dewasa, laki-laki, maupun wanita, bahkan pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan sehingga banyak faktor yang ...
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN MATI
(2023-11-22)
Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar,baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Pemerintah Indonesia menggolongkan satwa ...