Search
Now showing items 11-20 of 440
Tinjauan Yuridis Mengenai Implikasi Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Yang Ditentukan Oleh Gubernur Sumatera Utara Terhadap Pekerja Menurut Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
(2022-01-27)
Pada 22 Januari 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah resmi mengesahkan Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 yang berisi 50 Rancangan UndangUndang (RUU). Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN DANA PENDIDIKAN (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam Tanggal 25 Januari 2016)
(2022-01-27)
Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana, sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan masalah korupsi. Tindak pidana korupsi terjadi di segala sektor kehidupan antara lain dalam bidang ...
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN DAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
(2022-01-27)
Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam pasal ...
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengubah dan Perakit (Memodifikasi) yang Menyebabkan Perubahan Tipe Kendaraan (Studi Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2019/PN.Pbr)
(2022-01-27)
Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin, dan atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe ...
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TANPA IZIN DENGAN MAKSUD UNTUK DI EKSPLOITASI DILUAR NEGERI (STUDI PUTUSAN NO.215/PID.SUS/2019/PN PYA)
(2022-01-27)
Tindak pidana mempekerjakan Tenaga Kerja Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar negeri merupakan salah satu bentuk tindak pidana perdagangan orang. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, ...
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN YANG BEBAS DARI KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)
(2022-01-27)
Penelitian ini di latar belakangi oleh Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tapanuli utara terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bebas dari KKN, Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ...
ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan No. 119/Pid.Sus/2019/PN Wat)
(2022-01-27)
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan bahan tambang. Bahan tambang tersebut meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan masih banyak lagi potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan ...
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENANGKAP IKAN BERBENDERA INDONESIA DI WILAYAH TERITORIAL INDONESIA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN SURAT PENANGKAPAN IKAN (SIPI) (STUDI PUTUSAN NO 209/Pid.Sus/2019/PN KPG)
(2022-01-31)
Tindak pidana perikanan merupakan jenis kejahatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan. Penyalahgunaan kegiatan perikanan menjadi suatu keuntungan bagi pelaku tindak pidana perikanan tanpa ...
ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No. 215/Pid.Sus/2019/PN.Pya)
(2022-01-31)
Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP (CV) ATAS TINDAK PIDANA PERPAJAKAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 73/Pid.B/2020/PN. LsS)
(2022-01-31)
Commanditaire Vennootschap (CV) adalah bentuk badan usaha korporasi yang bukan berbadan hukum sebagai pelaku tindak pidana dibidang perpajakan. Perbuatan hukum dalam CV dilakukan oleh sekutu komplementer yang adalah ...