Browsing by Title
Now showing items 4279-4298 of 10563
-
KEBEBASAN PEMBENTUK UNDANG-UNDANG DAN BATASAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF OPEN LEGAL POLICY
(2023-11-21)Pembentukan atau pembuatan Undang-undang pada dasarnya adalah tindakan manasuka (arbitrary). Tidak ada dasar atau landasan apapun yang mengatur hal apa yang akan menjadi materi dari suatu Undang-undang. Kriteria apakah ... -
KEBERLANGSUNGAN PERUSAHAAN DITINJAU DARI OPINI AUDIT GOING CONCERN
(2021-09-15)Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam penerimaan opini audit going concern, strategi yang berdampak dalam penerimaan opini audit going concern, serta pengaruh rencana ... -
KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA
(2024-06-07)Badan Narkotika Nasional adalah suatu Lembaga Negara Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap ... -
Kebijakan bagi tiap subsektor Pertanian di dalam menggerakkan Pembangunan Pertanian
(Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas HKBP Nommensen, 2023-10-10)Ir. Maria Rumondang Sihotang, MS. 10 Oktober 2023. Kebijakan bagi tiap subsektor Pertanian di dalam menggerakkan Pembangunan Pertanian. Di dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk menggerakkan pembangunan perlu ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TAWURAN DIKALANGAN PELAJAR
(2023-12-01)Skripsi ini membahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tawuran Di Kalangan Pelajar: Studi Kasus Di Polrestabes Medan. Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang di lakukan ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENANGGULANGAN ILEGAL FISHING DI PANTAI BARAT (STUDI DI DINAS KELAUTAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KOTA SIBOLGA)
(2024-01-23)Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan-peraturan yang telah ada serta merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Penangkapan ikan secara illegal di Indonesia adalah segala ... -
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PENYEROBOTAN TANAH
(2023-11-27)Tanah merupakan bagian dari bumi yang merupakan objek yang diatur oleh hukum agraria. Tentunya, dalam hal ini hak atas tanah juga telah diatur dalam hukum agraria. Dan pemerintah dengan hak atas tanah negara bersifat ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN ASIMILASI TERHADAP NARAPADINA DIMASA PANDEMI COVID-19
(2022-10-27)Fenomena pandemi COVID-19 sebagai bencana Global menimbulkan dampak yang luar biasa bagi seluruh aspek kehidupan yang berlangsung di Dunia. Penyebaran virus COVID-19 ini menyebabkan ketidakseimbangan yang berlangsung dalam ... -
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI DIGITAL MARKETING
(2023-12-09)Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Digital Marketing. Pada penelitian ini penulis mengamati bahwa ... -
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN
(2024-05-31)Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarakan hukum (rechsstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machsstaat). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. ... -
KECELAKAAN KERJA DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEBERLANGSUNGAN USAHA (STUDI PADA PT. NUSANTARA SURYA SAKTI JAKARTA)
(2019-09-23)Pertanggungjawaban pemberi kerja terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun ... -
Kecenderungan Pemilih Mahasiswa dalam Memilih Calon Legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kota Medan
(Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, 2009-07-01)Dua ratus lima puluh (250) orang mahasiswa yang diambil dari lima (5) perguruan tinggi di Medan yang menjadi pemilih dalam Pemilu Legislatif 2009, dijadikan sebagai sampel untuk mengetahui kecenderungan mereka dalam memilih ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI FACEBOOK DALAM MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Putusan No.1960/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)
(2019-09-25)Facebook merupakan pelayanan jaringan dan situs web, agar semua orang bisa membuat profi pribadi yang bertujuan mencari teman, keluarga, termasuk pemberitaan secara otomatis ketika mereka memperbaharui profilnya. Pengguna ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENYADAPAN UNTUK MENGUNGKAPKAN TERJADINYA TINDAKPIDANA KORUPSI (StudiKasusPutusan No. 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
(2016-09-16)MenguraikanMengenaipenggunaanpenyadapansebagaialatbuktidalammengungkapterjadinyatindakpidanakorupsiberdasarkanUndang-Undang No. 20Tahun 2001tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.Penelitianinidibuatuntukmengetahuikedudu ... -
KEDUDUKAN ALAT BUKTI REKENING BANK UNTUK MEMBUKTIKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI JUAL BELI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2024-01-18)Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Ia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pedoman ... -
KEDUDUKAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR PARA PIHAK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DITAPANULI UTARA
(2022-11-10)Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena tanah ialah sumber utama kehidupan manusia. Diatas tanah manusia bisa melangsungkan kehidupannya, memenuhi segala kebutuhan ... -
KEDUDUKAN BANGUNAN DI ATAS TANAH WARISAN SAUDARA SEIBU (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw)
(2020-08-05)Hukum waris mana yang berlaku akan tergantung bagi pihak yang meninggal dunia. Dalam kasus yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor: 23/Pdt.G/2019/PN.Sbw, bahwa di atas tanah warisan berdiri bangunan dan bangunan beserta ... -
KEDUDUKAN BANK MANDIRI TERHADAP PENERBITAN CEK DAN BILYET GIRO KOSONG YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH
(2019-08-13)Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kedudukan Bank Mandiri terhadap penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah (Studi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I / Sumatera 1)”, ... -
KEDUDUKAN BANK MANDIRI TERHADAP PENERBITAN CEK DAN BILYET GIRO KOSONG YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH
(2019-08-13)Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kedudukan Bank Mandiri terhadap penerbitan Cek dan Bilyet Giro Kosong yang dilakukan oleh Nasabah (Studi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region I / Sumatera 1)”, ... -
KEDUDUKAN CAMAT SEBAGAI PPAT SEMENTARA DALAM PENERBITAN AKTA JUAL BELI TANAH BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN JABATAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(2024-06-04)Bertambah majunya perekonomian rakyat dan perekonomian nasional, maka bertambah pula keperluan akan kepastian hukum dibidang pertanahan. Tanah makin lama,makin banyak yang tersangkut masalah perekonomian seperti jual beli ...