Analisis Pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Upah Minimum Provinsi (UMP) Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. Pengumpulan data dimulai dari tahun 2005 sampai tahun 2019. Data diolah dengan menggunakan program SPSS V 22.

Hasil analisis menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019, Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2019. Berdasarkan uji F, secara bersama-sama inflasi, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara tahun 2005-2019. Kemudian berdasarkan Koefisien Determinasi (R²) sebesar 0.912 yang artinya 91,2% keragaman jumlah penduduk miskin dapat dijelaskan oleh inflasi, tingkat pengangguran terbuka, upah minimum provinsi dan sisanya dapat dijelaskan di luar penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan agar pemerintah harus mampu menjaga kestabilan angka inflasi dengan menggunakan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pemerintah diharapkan untuk membuka proyek-proyek padat karya dan mempermudah izin pendirian usaha agar kesempatan kerja semakin besar dan agar UMKM semakin berkembang sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam penetapan kebijakan upah minimum provinsi agar tidak berdampak pada kemiskinan.