ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIKECAMATAN SOMAMBAWA KABUPATEN NIAS SELATAN

Abstract

Penelitian ini berjudul “ Analisis Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Administrasi Kependudukan di Kecamatan Somambawa Kabupaten Nias Selatan” yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan publik terhadap administrasi kependudukan di Kecamatan Somambawa. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. informan penelitian dalam penelitian ini adalah Camat sebagai informan kunci, kasi pelayanan umum di Kecamatan Somambawa sebagai informan utama dan 4 orang masyarakat pengguna jasa pelayanan sebagai informan tambahan. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di Kecamatan Somambawa dilihat dari aspek fasilitas fisik (tangible), kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy) yaitu: Bagian Pelayanan Umum di Kecamatan Somambawa belum memenuhi fasilitas pelayanan yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat seperti kursi diruang tunggu yang belum memadai dengan jumlah pengunjung setiap harinya, belum adanya meja untuk menulis di ruang tunggu, sarana informasi yang belum tersedia. Fasilitas seperti genset kurang dioptimalkan sehingga ketika listrik mati maka proses pelayanan pun juga akan berhenti total yang artinya masyarakat tidak dapat mendapatkan pelayanan. Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang di berikan Kecamatan Somambawa dalam aspek reliability (kehandalan) mengenai kehandalan dalam menangani setiap keluhan masyarakat, keamanan di Kecamatan Somambawa sudah menunjukan upaya meningkatkan kualitas pelayanannya terkait memberikan rasa aman bagi masyarakat. Aspek empati (empathy), yang diberikan pihak Kecamatan Somambawa yaitu dengan memberikan kesan yang menyenangkan. Sebagai saran Kecamatan Somambawa lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang dianggap kurang memuaskan dalam segi fasilitas fisik, mengadakan program penyuluhan melalui kepala desa kepada masyarakat, dan memberikan pelayanan yang terbuka terhadap masyarakat baik biaya pelayanan dan prosedur pelayanan.