Search
Now showing items 1-6 of 6
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN (PASAL 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal)
(2014-08-23)
Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan selalu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Untuk kejahatan yang sifatnya ringan khususnya tindak pidana pencurian ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 902K/PID.SUS/2010)
(2014-09-14)
Yang dapat menjadi ‘subjek’ pelaku tindak pidana adalah ‘manusia’ yakni orang perorangan atau badan hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang atau pelaku ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (Putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009
(2014-09-18)
Salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia, yaitu dimulai adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomena global tersebut. Pasca krisis ekonomi, konsumsi ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 163K/PID.SUS/2010)
(2014-09-19)
Pembangunan ekonomi dibidang industri kerap sekali memunculkan dampak terhadap pencemaran dan kerusakkan lingkungan hidup. Oleh sebab itu sejak 1982, Indonesia mengatur masalah pengolahan lingkungan hidup melalui Undang-Undang ...
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kab. Barru Nomor : 40/Pid.Sus/2012/PN.BR)
(2014-10-17)
Pembunuhan berencana dapat didefenisikan sebagai tindak pindana pembunuhan yang dipikirkan terlebih dahulu yang dimana menurut Pasal 340 KUHP dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi beberapa unsur yaitu barangsiapa, ...
TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Putusan NO.10-K/PM.III-14/AD/III/2012)
(2014-09-17)
Aparat negara merupakan pasukan militer suatu negara sebagai benteng pertahanan negara yang bertugas sebagai personil penegak hukum dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Aparat negara yang dimaksud tersebut ...